Beredar Info TMII Dikelola Keluarga Jokowi, Moeldoko: Itu Pemikiran Primitif

Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada akhirnya akan dikelola oleh negara. Namun tak lama setelah diumumkannya pengambilalihan pengelolaan TMII ini, muncul kabar yang menyebutkan keluarga Presiden Jokowi akan mengelola TMII. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (KSP) membantah dengan tegas kabar tersebut.

Beredar Info TMII Dikelola Keluarga Jokowi, Moeldoko: Itu Pemikiran Primitif
TMII (ist)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada akhirnya akan dikelola oleh negara. Namun tak lama setelah diumumkannya pengambilalihan pengelolaan TMII ini, muncul kabar yang menyebutkan keluarga Presiden Jokowi akan mengelola TMII.

Menanggapi kabar tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (KSP) membantah dengan tegas kabar tersebut.

“Itu pemikiran primitif," kata Moeldoko saat menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat 9 April 2021.
 
Moeldoko menegaskan hingga sejauh ini tidak ada satu kata pun dari Jokowi yang mengindikasikan berencana membuat yayasan baru.

Melalui bantahan yang disampaikannya, Moeldoko berharap agar tidak ada lagi kabar atau informasi simpang siur di masyarakat.

"Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu," ujarnya dilaporkan Antara.

Rencananya pemerintah akan mempercayakan pengelolaan TMII ke depan kepada BUMN pariwisata.

Terkait hal tersebut pemerintah telah membentuk tim transisi yang akan merancang pengelolaan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Tim ini diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki pengelolaan TMII.

Saat ini Pemerintah pun telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola ‘miniatur Indonesia’ itu.

Beberapa pihak yang terlibat adalah Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 
Dari situ, kata Moeldoko, setidaknya ada tiga hal yang menjadi “assessment”, di antaranya TMII perlu dikelola dengan pendekatan swasta, kerja sama dengan Pemerintah, atau Badan Layanan Umum (BLU).

BPKP pun telah mengaudit perkembangan TMII dan meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk menangani persoalan yang ada.

“Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” kata Moeldoko.

Pengambilalihan TMII oleh negara berlandaskan perlunya ada perbaikan dalam hal pengelolaan. Terlebih, selama ini Pemerintah melihat adanya kerugian dari waktu ke waktu yang dialami Yayasan Harapan Kita. Nilainya, kata Moeldoko, mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar pertahun.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah menegaskan pernyataan serupa. Pratikno bilang, dengan dikelola oleh BUMN, menurut Pratikno, TMII berada di tangan yang tepat agar dapat memberikan kontribusi pada kas negara.***

Sumber: PikiranRakyat
Editor: Ari