Demo Omnibus Law Bandung Ricuh, Massa Lempar Batu dan Petasan

Massa menolak omnibus law mengepung depan Gedung DPRD Jabar usai menduduki jalan layang Pasupati, Kota Bandung, selama satu jam pada Selasa (6/10/2020). Aksi berujung ricuh karena massa melempari petugas dengan batu dan petasan.

Demo Omnibus Law Bandung Ricuh, Massa Lempar Batu dan Petasan
Massa kembali berkumpul di depan Gedung DPRD Jawa Barat setelah menduduki jalan layang (flyover) Pasupati, Kota Bandung. Aksi ricuh demo omnibus law di Bandung (Foto: Yudha Maulana/detikcom)

BRITO.ID, BERITA BANDUNG - Massa menolak omnibus law mengepung depan Gedung DPRD Jabar usai menduduki jalan layang Pasupati, Kota Bandung, selama satu jam pada Selasa (6/10/2020). Aksi berujung ricuh karena massa melempari petugas dengan batu dan petasan.

Aksi pelemparan pun beberapa kali terjadi petang itu. Polisi yang bersiaga di balik pagar Gedung DPRD pun menjadi sasaran pelemparan massa. Belum diketahui apakah ada petugas yang terluka dalam insiden tersebut.

Selama aksi digelar, aparat pun menutup akses jalan menuju DPRD Jabar dan mengalihkan arus kendaraan ke jalur lainnya. Situasi berubah makin mencekam ketika massa mulai bertindak anarkis dengan menendang pagar gedung dewan.

"Diharapkan kawan-kawan pengunjuk rasa bisa menyampaikan aspirasi secara damai, dan tidak berbuat anarkis," ujar polisi dari balik mik pengeras suara.

Mobil pengurai massa dikerahkan dengan menembakkan water cannon dan gas air mata ke arah kerumunan massa. Sebagian massa sempat melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah petugas.

Massa akhirnya mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.45 WIB setelah satu jam ketegangan terjadi.

"Kawan-kawan, segera bubar, jangan berbuat anarkis," ucap kepolisian menggunakan pengeras suara sambil membubarkan massa.

Berdasarkan pantauan detikcom, terlihat batu berserakan di depan gedung DPRD Jabar. Petugas masih bersiaga mencegah massa kembali datang.

Aksi Omnibus Law di Beberapa Daerah

Ribuan massa dari sejumlah organisasi buruh turun ke jalan. Mereka menutup akses jalan Rancaekek menuju Cileunyi. Aksi turun ke jalan tersebut merupakan buntut penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR kemarin.

Sejumlah massa tersebut ada yang berjalan kaki dan ada pula yang menggunakan kendaraan motor serta satu mobil komando.

"Tadi malam DPR baru saja mengesahkan Omnibus Law. Kita turun untuk membatalkan keseluruhan Undang-undang itu," ujar Selamet.

Aksi yang sama dilakukan di depan gerbang Kantor Wali Kota Bandung di Jalan Wastukencana, Kota Bandung. Sambil mengangkat payung, para buruh bersorak.

"Hidup buruh," teriak ribuan buruh.

Dalam aksi ini, tidak ada buruh yang mengibarkan bendera organisasi. Aksi ini dilakukan atas kesepakatan kelompok buruh dan mereka bersatu dengan satu tujuan menuntut agar dibatalkannya Undang-Undang Omnibus Law.

"Hari ini serentak di seluruh Indonesia dan Jawa Barat aksi yang sama, menyatakan kecewa," kata Ketua SPSI Jabar Roy Jinto di lokasi aksi.

Roy meminta agar pemerintah membatalkan undang-undang ini.

"Kami menuntut bupati, wali kota dan DPRD agar mengirimkan surat kepada presiden dan DPR RI agar membuat Perpu dan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja," ujarnya.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Selain itu, aksi ini juga menyebabkan kepadatan arus lalu lintas.

Tak hanya itu, ribuan buruh sweeping ke sejumlah industri besar untuk menghentikan aktivitas produksi dan mengajak buruh yang masih bekerja untuk ikut demo. Perusahaan yang disweeping diantaranya PT Pou Yuen Indonesia, PT Fasic, PT Hanyoung, PT Aurora, dan lainnya.

Massa mendatangi setiap perusahaan tersebut dan memasuki tempat produksi untuk menghentikan aktivitas buruh yang masih bekerja. Buruh itu pun diajak oleh massa aksi untuk turut berdemo.

Bahkan berdasarkan rekaman video yang tersebar melalui WhatsApp, tampak massa juga memaksa masuk dan mendobrak gerbang utama salah satu pabrik yang sengaja ditutup petugas keamanan hingga gerbangnya ambruk.

Dela Oktaviani (24) salah seorang buruh, mengaku dirinya yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi ribuan buruh ke tempat kerjanya. Ia pun terpaksa menghentikan aktivitas kerjanya dan ikut massa aksi untuk memprotes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Tadi kebetulan masih kerja, karena memang hari kerja. Karena ada massa datang, aktivitas produksi dihentikan. Saya juga jadi ikut bergabung untuk berdemo," ujarnya.

Massa buruh yang tergabung Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cirebon Raya berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Massa SPN Cirebon Raya itu menyoroti sejumlah pasak yang dinilai merugikan buruh. Beberapa menit setelah berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, sejumlah perwakilan buruh beraudiensi dengan Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Cirebon. Sayangnya, sejumlah anggota DPRD tak bisa menemui buruh. Sebab kunjungan kerja (kunker) ke luar kota.

Koordinator SPN Cirebon Raya Afandi menuntut DPRD Kabupaten Cirebon melayangkan surat rekomendasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja. "Rencana unjuk rasa sampai 8 Oktober nanti. Besok kita unjuk rasa karena belum ada kepastian apa-apa. Kalau besok sudah ada jawaban, mungkin tanggal 8 tak unjuk rasa," kata Afandi usai beraudiensi di gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Ia menilai sejumlah pasal UU Cipta Kerja mencederai hak buruh. Termasuk soal penghapusan Pasal 59 tentang aturan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

"Soal pencabutan Pasal 59. Kalau dicabut, maka (status buruh) selamanya akan kontrak. Itu menurut saya pribadi," ucap Afandi.

Ribuan buruh di Kabupaten Karawang juga melakukan mogok massal. Mereka mengosongkan pabrik untuk ikut aksi bersama buruh-buruh lainnya. Sejumlah pabrik di kawasan industri tampak sepi. Buruh terlihat duduk-duduk di pinggir jalan kawasan.

"Sesuai aturan, kami akan mogok kerja selama tiga hari. Sebab kami kecewa kepada DPR dan pemerintah karena Undang-Undang Cipta Kerja disahkan," kata Deden Ginanjar (34), buruh PT Tokai Rubber Indonesia.

Deden dan ratusan kawannya sempat masuk ke pabrik tadi pagi. Namun meski berseragam, para buruh pembuat sparepart mobil itu tak bekerja. Sebagian nampak berteduh di bawah pohon sambil mendengar siaran langsung orasi dari sejumlah serikat buruh. "Aksi kita berjalan lancar tidak dihadang aparat kepolisian," tutur Deden.

Sumber: detikcom
Editor: Ari