DLH Provinsi Jambi Fasilitasi KLHK Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Penyelamatan DAS Batanghari Jambi-Sumbar

DLH Provinsi Jambi Fasilitasi KLHK Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Penyelamatan DAS Batanghari Jambi-Sumbar
Rapat evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. (Sai/Brito.id)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menggelar Rapat evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.

Kegiatan ini merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan DAS Batanghari berkelanjutan antara daerah serta Provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Kegiatan ini dihadiri DLH Kabupaten/Kota serta perwakilan dari Provinsi Sumatra Barat.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera Amral Fery mengatakan, Darah Aliran Sungai Batanghari sebagai DAS kedua terbesar di Indonesia. Hal ini telah diklasifikasikan sebagai salah satu dari 22 DAS dengan kategori sangat kritis, dengan memiliki luas daerah tangkapan air mencapai 4,9 juta hektar dan secara administratif mencakup empat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

"Kita harapkan rapat evaluasi ini mampu membedah kondisi terkini DAS Batanghari serta adanta solusi yang tepat dalam mengelolah DAS Batanghari yang lebih baik," kata Amral.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jambi melalui Asisten I Arpani, dalam kesempatan ini menyambut baik rapat pengelolaan DAS Batanghari oleh KLHK melalui P3E Sumatera. Ia berharap dapat menemukan solusi dan langkah tepat atas persoalan DAS Batanghari.

"Saya mewakili Pemerintah Provinsi Jambi apresiasi KLHK melalui P3E Sumatera, cara mendorong dan memberikan solusi penyerapan dan das Batanghari yang mempertemukan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat," terang Arpani.

Tentunya dengan kondisi ini, dilakukan menyelamatkan kondisi DAS Batanghari yang kritis. Sehingga perlahan akan menjadi lebih baik, komitmen bersana kedua belah pihak baik Jambi maupun Sumbar harus bersinergi dalam menciptakan DAS Batanghari yang lebih baik lagi. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Evi Frimawaty dalam kesempatan tersebut menegaskan, pihak terkait terutama pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan dalam pengelolaan DAS Batanghari, namun belum memberikan hasil yang cukup signifikan.

"Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi perlu adanya optimalisasi perlindungan dan pengelolaan DAS Batanghari. Selain itu perlu adanya dorongan serta penerapan mekanisme kerjasama yang melibatkan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota sepanjang DAS Batanghari serta berbagai pihak terkait," katanya.

"Tingginya intensitas kegiatan sosial ekonomi dalam DAS Batanghari dewasa ini, telah menyebabkan gangguan yang amat berarti, DAS Batanghari mengalami kerusakan yang parah, perluasan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan kegiatan lainnya menyebabkan luas hutan menyusut tajam, serta Sungai Batanghari mengalami  kualitas air yang juga menurun drastis, tak hanya itu saja tingkat kekeruhan meningkat tajam selama satu dasawarsa terakhir. Oleh karena itu sejak tahun 2009 pemerintah menetapkan DAS Batanghari sebagai salah satu DAS kritis di Sumatera. Tercatat bahwa lahan seluas 1.663 hektar berada dalam kondisi agak kritis dan 657, 173 hektar adalah kritis pada tahun 2009," jelas Evi.

Sementara, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Fauzi Ansori mengatakan, DPRD dan Pemprov Jambi akan segera melakukan rencana aksi dan akan membuat Perda pengelolaan lingkungan penyelamatan DAS Batanghari.

"Ini menjadi tugas dan peran kita bersama harus ada rencana aksi cepat dan akan kita buatkan payung hukum tetap (Perda) terkait pengelolaan lingkungan yang menjadi kerja di DPRD, agar perusahaan dan pihak yang tidak bertanggung jawab bisa kita tindak untuk menyelamatkan DAS Batanghari," katanya. (say)