Donal Fariz: Ongkos Politik Mahal Jadi Penyebab Awal Korupsi

Donal Fariz: Ongkos Politik Mahal Jadi Penyebab Awal Korupsi
Donal Fariz saat menjadi narasumber dalam acara sosialisasi Bawaslu Provinsi Jambi

BRITO.ID, BERITA JAMBI- Kordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corupption Watch (ICW) Donal Fariz menyebutkan, permulaan awal korupsi yang dilakukan para Kepala Daerah, ialah ongkos politik yang mahal.

Hal ini disampaikannya, dalam kegiatan Sosialisasi Tolak Politik Uang yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jambi, di Aula Room Abadi Suite Jambi, Selasa (12/11/19).

“Memang tidak bisa dipungkiri, ongkos politik yang mahal menjadi pemicu awal perilaku korupsi dari Kepala Daerah,” ujar Donal Fariz.

Selain itu, Donal juga mengatakan hingga Juni 2019 tercatat KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap 121 Bupati Walikota, 21 Gubernur dan 250 Anggota DPR baik pusat hingga daerah.

“Ini merupakan angka yang sangat tinggi, dan pemicu awalnya adalah politik uang dan ongkos politik yang mahal yang dilakukan oleh Kepala Daerah maupun anggota DPR,” katanya.

Donal menjelaskan, kalau siklus awal perilaku korupsi Indonesia ialah Partai Politik kemudian berkesinambungan dengan kandidat, setelah itu muncul kepentingan peraturan birokrasi yang menghasilkan proyek konsesi dari para kloni bisnis dan kembali lagi ke Parpol.

“Beginilah siklus ini terjadi secara terus menerus dan berputar-putar,” jelasnya.

Bahkan, Donal menyebutkan dari hasil penelitiannya, perilaku politik uang yang menyebabkan ongkos politik mahal sering kali digunakan untuk memenangkan suatu kontestasi Pilkada.

“Bayangkan, mungkin kita pernah mendengar ada Anggota DPR RI yang tertangkap tangan menyiapkan uang dalam amplop sebanyak 600 ribu amplop hanya untuk mencari suara 100 ribu, ini uang dari mana,” katanya.

Untuk itu, Ia berharap peran aktif dari Bawaslu kemudian masyarakat untuk sama-sama mencegah perilaku Politik Uang.

“Dengan adanya itu, maka kita bisa meminimalisir perilaku Korupsi,” pungkasnya.

Dalam acara sosialisasi tersebut, juga turut hadir dua narasumber lainnya, diantaranya Guru Besar Hukum UI Prof Topo Santoso, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono.

Penulis: Rhizki Okfiandi