Elite Politik Mau Perpanjang Masa Jabatan Presiden Tidak Perlu Mandat Rakyat, Eks Komisioner KPU: Sesuatu yang Keliru Besar

Hadar Nafis Gumay, menilai bahwa jika ada elite politik yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden tanpa adanya mandat dari rakyat, maka hal itu dianggap sebagai kekeliruan sangat besar Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini mengatakan, pemilu aspek utamanya harus digelar secara lima tahunan sekali. Pemilu harus digelar lantaran dianggap telah menjadi ruang utama penyaluran dari kedaulatan sebagai warga negara.

Elite Politik Mau Perpanjang Masa Jabatan Presiden Tidak Perlu Mandat Rakyat, Eks Komisioner KPU: Sesuatu yang Keliru Besar
Ilustrasi. (Istimewa)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Hadar Nafis Gumay, menilai bahwa jika ada elite politik yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden tanpa adanya mandat dari rakyat, maka hal itu dianggap sebagai kekeliruan sangat besar

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini mengatakan, pemilu aspek utamanya harus digelar secara lima tahunan sekali. Pemilu harus digelar lantaran dianggap telah menjadi ruang utama penyaluran dari kedaulatan sebagai warga negara.

"Kalau kemudian elite politik dan pemerintahan, ingin memperpanjang masa jabatannya, tanpa kemudian mendapatkan mandat, ini sesuatu yang keliru besar," kata Hadar dalam diskusi daring yang disiarkan di Youtube Public Virtue, Rabu (17/3/2022).

Mantan Komisioner KPU tersebut menyampaikan, para elite politik tidak menganggap dan tidak ingin mendengarkan suara rakyat.

"Nggak perlu mandat mereka kita panjangin saja masa jabatan kita itu sebetulnya yang keliatannya diusung-usung sejumlah elite pemerintahan kita," tuturnya.

Untuk itu, Hadar mengajak masyarakat untuk sadar diri dan berani bersuara. Menurutnya, jika publik hanya cuek oligarki malah semakin berkuasa.

"Karena kalau kita diam saja kemudian cuek saja bahwa suara kita walau cuma satu, di dalam setiap pemilihan, nggak papa lah, di sini lah sebetulnya kekuatan-kekuatan yang disebutkan oligarki di sektiarnya atau pada dirinya akan bebas saja, membawa atau merusak negeri kita ini," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.

"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.

Sumber: suara.com

Editor: Ari