Golkar Tanjabtim Ultimatum, Samin: Perusahaan Tak Berkontribusi CSR Silakan Angkat Kaki dari Bumi Sepucuk Nipah!

BRITO.ID, BERITA TANJABTIM — Fraksi Golongan Karya menyampaikan sorotan keras terhadap kontribusi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui dana CSR. Dalam pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2026 yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Muhammad Samin, pada Jumat (21/11), pihaknya meminta Bupati untuk tidak memberi ruang bagi perusahaan yang tidak mau memberikan kontribusi pembangunan daerah.

“Kalau perusahaan-perusahaan yang ada tidak mau ikut membangun daerah, silahkan angkat kaki di Bumi Sepucuk Nipah, Serumpun Nibung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini,” tegas Muhammad Samin.

Sekretaris Komisi III tersebut menjelaskan bahwa saat ini DPRD melalui pansus sedang menggodok Peraturan Daerah tentang CSR. Dari catatan yang diterima komisinya, terdapat sekitar 97 perusahaan aktif di Tanjung Jabung Timur.

“Laporan yang kita terima, tahun 2024 saja kontribusi CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada mencapai kurang lebih 60 miliar,” jelasnya.

Namun dari 97 perusahaan tersebut, lanjut alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, hanya 18 perusahaan yang aktif membayarkan kewajiban CSR-nya.

“Bayangkan Ibu Bupati, kalau semua perusahaan bahu-membahu, bersatu, berkolaborasi ikut menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur melalui dana CSR, Insya Allah lima tahun ke depan persoalan infrastruktur bisa terselesaikan,” tegasnya.

Putra asli Desa Mendahara Tengah itu menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan kini menjadi sorotan besar di Tanjabtim. Tidak hanya di media massa, keluhan infrastruktur juga ramai dibahas di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya.

“Kalau semua perusahaan mau bersatu, berkolaborasi, bekerja sama, kami meyakini persoalan infrastruktur di tengah badai efisiensi anggaran bisa teratasi,” katanya.

Dalam pandangan Fraksi Golkar, Samin mencontohkan proyek pembangunan jalan di desanya, yakni Desa Mendahara Tengah – Pangkal Duri. Ia menyebutkan jalan sepanjang kurang lebih 9 km tersebut tidak pernah tersentuh pembangunan pemerintah.

“Saya terus mendorong pembangunan jalan ini, mulai dari musrenbang desa, kecamatan hingga kabupaten, bahkan setiap reses kita masukkan dalam pokir. Tak hanya itu, saya sudah melakukan koordinasi dengan Ibu Bupati, Kadis PU, dan Kepala Bappeda. Karena persoalan efisiensi anggaran, jalan ini belum juga dianggarkan,” jelasnya.

Namun ia menekankan bahwa bukan berarti pemerintah tidak berbuat apa-apa. Justru melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan PT Borneo, pembangunan jalan mulai dikerjakan.

“Adanya komunikasi yang baik, kita pemerintah bersama PT Borneo sepakat membangun jalan dari Pangkal Duri ke Mendahara Tengah. Saat ini pembangunan sudah dimulai,” tegasnya.

Samin optimistis, jika semua perusahaan yang ada di Tanjabtim berkomitmen menyelesaikan persoalan infrastruktur, maka lima tahun ke depan masalah infrastruktur jalan dapat diselesaikan.

“Kami DPRD siap mendorong agar perusahaan yang ada ikut membangun daerah. Kalau ada perusahaan yang tidak mau ikut membangun daerah, silahkan angkat kaki dari Bumi Tanjabtim,” pungkasnya.

Samin juga menegaskan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, yang meminta perusahaan pengelola sumber daya alam untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Sudah saatnya perusahaan yang ada membangun daerah yang kita cintai ini,” tandasnya.

Editor: Ari