Hati-hati! Kades, BPD dan Perangkat Desa Ikut Politik Laporkan ke Bawaslu

Hati-hati! Kades, BPD dan Perangkat Desa Ikut Politik Laporkan ke Bawaslu

BRITO.ID, BATANGHARI - Hati- hati bagi seluruh Kades, perangkat desa maupun BPD yang ikut berpolitik praktis pada Pilpres dan Legislatif pada 2019 mendatang. Sebab sanksi hukum bakal menunggu. 

Seluruh kepala desa beserta perangkat desa agar bersikap netral, dengan tidak memberikan dukungan terhadap salah satu calon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Indra Tritusian.

"Tidak boleh, haram hukumnya Kades memberikan dukungan terhadap salah satu calon. Itu merupakan tindak pidana pemilu," tegas Ketua Bawaslu, Indra Tritusian.

Dia menyebutkan terkait keterlibatan seorang Kades yang memberikan dukungan kepada salah seorang caleg jelang Pileg berdampak akan merugikan caleg lainnya.

"Jelas ada unsur menguntungkan dan unaur merugikan bagi calon-calon lainnya yang tidak didukung," ungkapnya.

Diharapkannya, untuk pemerintah desa dapat menjaga netralitas pada Pemilu 2019 mendatang. Baik itu Kades beserta perangkat dan BPD.

"Jangan sampai salah sikap, karena ada ancaman pidana. Jangan memihak kepada salah satu calon. Netral saja," tambahnya lagi. 

Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Bawaslu Kabupaten Batanghari mengimbau agar selalu berperan aktif melaporkan setiap pelanggaran kampanye Pemilu. Baik pelanggaran dari calon maupun tim sukses (Timses) calon. Laporan akan diterima selama tujuh hari kerja setelah kejadian. 

"Jangan lupa agar melampirkan bukti berupa rekaman percakapan, video dan dua orang saksi yang berada di tempat kejadian," tandsnya. 

Kontributor: Syahreddy