Jadi Tersangka Pemalsuan Izin Kampus, Profesor Sudadio: Demi Allah Rasulullah, 100 Persen tidak Tahu-menahu

Profesor Sudadio mengaku heran dengan penetapan dirinya sebagai tersangka pada kasus dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) izin operasional Universitas Painan di Tangerang, Banten. Ia membantah telah menerbitkan SK palsu dan mengaku tidak tahu-menahu proses keluar SK tersebut dan tidak pernah dilibatkan oleh pihak yayasan.

Jadi Tersangka Pemalsuan Izin Kampus, Profesor Sudadio: Demi Allah Rasulullah, 100 Persen tidak Tahu-menahu
Kampus Painan. (Ist)

BRITO.ID, BERITA SERANG - Profesor Sudadio mengaku heran dengan penetapan dirinya sebagai tersangka pada kasus dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) izin operasional Universitas Painan di Tangerang, Banten. Ia membantah telah menerbitkan SK palsu dan mengaku tidak tahu-menahu proses keluar SK tersebut dan tidak pernah dilibatkan oleh pihak yayasan.

"Saya demi Allah Rasulullah, 100 persen saya tidak tahu-menahu proses pendirian dan sampai terbit SK. Apalagi saya mencatut nama menteri, kalau mencatut itu ada dua macam, mengatasnamakan atau memalsukan tanda tangan, sama sekali nggak. Bodoh bener saya diberi Tuhan (gelar) profesor kok bisa seperti itu," kata Sudadio saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan seluler di Serang, Sabtu (1/5/2021).

Sudadio menjelaskan, bahwa ia diminta bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan pada Desember 2019. Waktu itu, ia diangkat sebagai Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu (LP3M).

Pada Oktober 2020, ia mendengar bahwa ketua yayasan akan membuka Universitas Painan. Ia hanya mendengar itu dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan dokumen. Lalu pada Januari 2021 pihak yayasan menunjuknya sebagai Plt Ketua STIH Painan.

"Proses membuat dokumen segala macam tidak pernah terlibat, saya tidak pernah dilibatkan diikutkan, tapi dengar memang, dan saya saat itu ditunjuk sebagai ketua bayangan STIH. Itu katanya dibeli dari Jawa Timur dan itu pun saya tidak tahu harga segala macam saya tidak tahu," ujarnya.

Singkat cerita, proses pengurusan dokumen itu kemudian terbit. Yang ia tahu, ketua yayasan Patwan Siahaan menerima dari seseorang bernama Nining. Informasinya bahwa nama Nining itu menerima dari Dikti.

"SK itu Ibu Nining terima dari Dikti. Dan Bu Nining memberikan SK itu ke Pak Patwan. Harusnya ini harus digali dalam-dalam siapa yang membuat, siapa yang menerima sesungguhnya," kata guru besar di Untirta ini.

"Bahwa 100 persen, 1.000 persen saya tidak tahu dan tidak pernah diajak bahkan ikut dalam rapat dalam forum apapun proses pembukaan pembuatan dokumen segala macam hingga penerimaan SK saya tidak tahu menahu," lanjutnya menegaskan.

Sebelumnya, Kemendikbudristek menemukan dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) izin operasional dan mencatut nama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim yang dilakukan Universitas Painan di Banten.

Kemendikbudristek mengatakan bahwa Universitas Painan melakukan pemalsuan SK izin operasional perguruan tinggi. Dan pada 17 Februari 2021 dilaporkan Polda Metro Jaya.

"PTS dengan izin palsu tersebut ada di Jawa Timur, kemudian pindah ke Banten," ujar Sekretaris Jenderal Ditjen Dikti Kemendikbud-ristek, Paristiyanti Nurwadani, dalam taklimat media di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (29/4).

Paristiyanti mengatakan Universitas Painan melanggar ketentuan UU/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Paristiyanti juga menyebut ada lima SK izin operasional yang diduga palsu dengan mencatut nama Mendikbudristek Nadeim Makarim.

Polda Metro Jaya menyelidiki kasus dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) izin operasional Universitas Painan, Banten yang juga mencatut nama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. Polisi menetapkan satu orang tersangka yakni Profesor Sudadio dalam kasus ini.

"Yang kasus Kemendikbud terlapornya sudah tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi detikcom, Jumat (30/4).

Profesor Sudadio dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen sesuai yang tertera pada Pasal 263 KUHP Ayat 1 dan 2 atau Pasal 93 Juncto Pasal 60 Ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sumber: detikcom
Editor: Ari