Jokowi Kini Punya Akses Penuh Mengangkat, Memindahkan, Memecat ASN!

Presiden Joko Widodo rupanya sudah mengubah aturan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Jokowi Kini Punya Akses Penuh Mengangkat, Memindahkan, Memecat ASN!
Jokowi. (IST)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Presiden Joko Widodo rupanya sudah mengubah aturan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam beleid itu, salah satu yang menarik perhatian adalah kewenangan penuh Jokowi sebagai presiden dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. 

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS," bunyi Pasal 3 ayat 1, yang tidak diubah dari PP sebelumnya, dikutip Kamis (14/5).

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan di atas pada menteri, pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan non struktural, gubernur hingga bupati/wali kota di tingkat kabupaten kota.

Nah, yang berbeda dari PP yang baru adalah Presiden berhak menarik pendelegasian kewenangan dalam dua ketentuan, dalam Pasal 3 ayat 7:

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal:

a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau

b. Untuk meningkatkan efektivitas penyelengaraan pemerintahan.

(Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan -red).

Selain itu, di pasal 74 ada yang menarik berkaitan dengan penentuan jabatan fungsional yang kini ditambahkan dengan ketentuan promosi, yang tidak tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2017.

"Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan dilakukan melalui pertama perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi, " sebagaimana dikutip kumparan dalam ayat 1 pasal 74.

PP ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2020.

Sumber: Kumparan
Editor: Ari