Kapolri Wajib Perketat Pengawasan Terhadap Jajarannya Jelang Pilkada Serentak
Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta untuk lebih memperketat pengawasannya terhadap seluruh jajarannya saat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.
Brito.ID
BRITO.ID - JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta untuk lebih memperketat pengawasannya terhadap seluruh jajarannya saat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.
Pengamat Sosial Tammat R. Talaohu menyebut sangat disayangkan citra baik Polri harus dipertaruhkan apabila personel kepolisian aktif terjun ke dalam politik praktis dalam pesta demokrasi tersebut.
BACA JUGA
Menurutnya, dalam Pilkada 2018 ini merupakan ajang pembuktian bahwa jajaran Polri netral dalam situasi politik yang berkembang. Mengingat, apabila terlibat politik praktis, dikhawatirkan akan mengulang sejarah tahun 1998 silam.
"Ini berbahaya dan jika tidak dihentikan maka kekhawatiran bisa terjadi tragedi 98. Jangan ganggu dan intervensi pilihan masyarakat," kata Tammat dalam acara diskusi publik bertema "Netralitas TNI-Polri Jadi Sorotan" di Bumbu Desa, Jakarta, Jumat (22/6/2018).
Dia pun juga menyoroti langkah pergantian posisi Brigjen Hasanuddin dari jabatan semulanya yakni Wakapolda Maluku. Menurutnya, mutasi posisi itu tak lepas dari adanya dugaan ketidaknetralan dalam Pilkada 2018.
Mutasi Brigjen Hasanuddin ini tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) bernomor: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Posisi Hasanuddin digantikan oleh Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
Tammat mengimbau kepada Kapolri agar pencopotan tidak berhenti di Wakapolda Maluku saja, melainkan hingga ke jaringan bawahnya yang diduga terlibat dalam politik praktis.
"Pencopotan Wakapolda tidak boleh berhenti disitu saja. Karena diduga Kapolres, Kapolsek hingga Bhabinkamtibmas masih terstruktur," tutur Tammat.
Disisi lain, Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpesan agar para pasangan pemimpin di Maluku yang agar bisa bermain cantik dalam perebutan kursi pejabat daerah tersebut.
"Jangan main jorok seperti sekarang karena mengotori reformasi dan sistem demokrasi," ucap Neta.
Neta menyatakan tidak netralnya pejabat tinggi Polri akan memicu konflik di Maluku. Apalagi Maluku menjadi salah satu daerah rawan konflik.
"Sangat memprihatinkan sekali dan kita buka kasus Maluku karena masyarakat rugi karena ancaman konflik semakin tinggi. Situasi Maluku sudah panas sekali. Untungnya Kapolri bertindak cepat untuk menindak Wakapolda dan hal-hal seperti ini," papar Neta.
(SD)
