Kongres PAN ke-5 Siapa yang Lebih Kuat, Zulhas atau Mulfachri?

Kongres PAN ke-5 Siapa yang Lebih Kuat, Zulhas atau Mulfachri?
Kongres PAN. (Istimewa)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mulai  Senin (10/2/2020) hingga Rabu (12/2/2020) menggelar Kongres ke-5 di Kendari. Salah satu agenda kongres adalah memilih ketua umum untuk lima tahun ke depan di tengah berbagai dinamika internal partai terkait hasil Pemilu 2019.

Kalau Partai Golkar baru saja memilih Ketua Umum Airlangga Hartarto secara aklamasi sebagaimana halnya PKB, Nasdem, PDI Perjuangan dan Hanura, PAN masih sulit untuk ditebak. Soalnya, partai berlogo matahari yang lahir paling awal di Era Reformasi tersebut tidak punya sejarah dua masa jabatan ketua umum.

Di sinilah menariknya Kongres ke-5 PAN di Sulawesi Tenggara yang tengah berlangsung saat ini. Apalagi, sulit untuk dipungkiri kalau para mantan ketua umum tidak punya pengaruh dan kepentingan terhadap kongres mengingat politik merupakan bentuk pengejawantahan dari kekuasaan dan kepentingan.

Sosok Amien Rais Penentu?

Ada sosok Amien Rais, Ketua Umum Pertama PAN yang tidak bisa diabaikan dan sering menjadi penentu dalam setiap pemilihan pemimpin partai yang didirikannya pada 1998 tersebut.

Setidaknya, sudah ada empat kandidat yang disebut-sebut akan maju sebagai calon ketua umum PAN, termasuk petahana Zulkifli Hasan (Zulhas) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

Selain Zulhas, nama Asman Abnur yang merupakan mantan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) turut meramaikan gelanggang kontestasi politik internal PAN.

Demikian juga dengan Mulfachri Harahap dan ekonom Drajat Wibowo yang sama-sama pernah menjadi Ketua Fraksi PAN di DPR. Keduanya sudah mulai menggalang dukungan di luar maupun di dalam arena kongres.

Kalau menggunakan hitungan di atas kertas, mestinya Zulhas sebagai inkumben memiliki peluang paling besar untuk berkuasa kembali. Semua kekuatan dan jaringan ada di tangannya. Apalagi, Zulhas menjalani peristiwa politik pemilu legislatif dan pemilu presiden yang memberinya banyak kesempatan untuk melakukan konsolidasi internal.

Akan tetapi, pemilu serentak tersebut tampaknya tidak berpihak pada Zulhas. Dia dianggap gagal memimpin PAN selama lima tahun terakhir terutama dalam menghadapi Pemilu 2019.

Banyak kader yang mempersoalkan perolehan kursi PAN di DPR pada pemilu 2019 lalu. Maklum, dari 49 kursi yang diraih PAN pada Pemilu 2014, kini merosot menjadi 44 kursi pada pemilu terakhir 2019.

Polisisi inilah yang menjadi dilematis bagi para pendukung Zulhas untuk mendudukkan kembali politisi asal Lampung tersebut sebagai pemimpin. Apalagi, dua partai pengusung Prabowo-Sandi mengalami kenaikan jumlah kursi. Partai Gerindra naik dari 73 kursi jadi 78 kursi, sedangkan PKS naik dari 40 kursi jadi 50 kursi pada saat yang sama.

Tradisi Satu Periode Kepemimpinan

Sebagai partai yang diklaim lahir dari rahim reformasi, PAN memang relatif lebih demokratis dibandingkan sejumlah parpol lainnya yang cenderung feodalistik.

PAN telah membuktikan ketua umum memimpin satu periode mulai dari Amien Rais hingga Zulhas, meski hal itu bukalah sebuah aturan.

Tradisi inilah yang agaknya dijaga pada umumnya oleh kader PAN, karena dinilai baik sebagai proses regenerasi dan kaderisasi yang sehat. Teori yang menyebutkan bahwa kekuasan cenderung korup dan kekuasan mutlak akan korupsi secara mutlak, agaknya cocok dengan pola kepemimpinan politik di partai ini.

Belum lagi desas-desus dari sebagian kalangan politisi bahwa Zulhas telah membangun partai dengan pola sentralistik, terutama dalam penentuan calon kepala daerah, meski sejumlah partai lain juga melakukan hal yang sama.

Kalau serangan itu diarahkan kepada Zulhas, ditambah dengan pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) sebagai saksi terhadap Zulhas yang terkait dengan pemberian izin usaha kehutanan semasa menjadi Menteri Kehutannan dan Lingkungan Hidup, maka siap-siap saja PAN memiliki pemimpin baru nantinya.

Hanya saja politik memiliki logikanya sendiri mengingat di dalam politik banyak varian dan variabel yang dinamis. Tidak ada yang mutlak.

Semua kemungkinan tetap terbuka. Apalagi demokrasi di Indonesia cenderung dikendalikan oleh faktor uang. Elektabilitas lebih sering dikendalikan oleh ‘isi tas’ atau uang ketimbang kapabilitas dan integritas.

Sumber: bisnis.com
Editor: Ari