Koordinasi ke Pertamina, Kartu Kendali Gas di Jambi Baru 10 Persen Dicetak

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Sebanyak 6.897 kartu kendali gas untuk rumah tangga, dan 538 gas untuk UMKM sudah berhasil dicetak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Jumlah ini baru 10 persen dari jumlah keseluruhan yang harus dicetak. Sebab, jumlah keseluruhan kartu kendali gas yang harus dicetak adalah sebanyak 65.000.

Disampaikan Komari, Kepala Dinas Perindag Kota Jambi, ini terdiri dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pasar, Danau Teluk dan Pelayangan.

"Baru di tiga kecamatan tersebut yang sudah dicetak kartu kendalinya. Sudah dilakukan pemetaan dan sudah jelas siapa yang akan menerimanya. By name by address. Termasuk kartu kendali untuk usaha mikro," bebernya, Senin (24/6).

Lanjutnya, untuk kecamatan lainnya masih dalam proses pemetaan dan cetak. Sebab, masih ada yang belum selesai pemetaan. Siapa saja yang berhak menerima. Karena proses pemetaan tidak hanya dilakukan oleh Disperindag saja namun juga oleh Pertamina.

"Ini kita kan juga berkoordinasi dengan Pertamina yang menentukan siapa yang berhak menerima dan tidak. Jadi tidak bisa hanya kita yang memprosesnya. Makanya butuh waktu untuk melakukan pemetaan," jawabnya.

Kata Komari, bahwa pihaknya belum bisa memastikan kapan kartu tersebut bisa digunakan secara serentak. Hanya saja jika ingin dilakukan launching,sudah bisa dilaksanakan. "Insya Allah satu bulan kedepan sudah bisa digunakan. Dan kemungkinan jika akan di launching oleh Pak Wali sudah bisa dilakukan," bebernya.

Komari juga memastikan untuk pelaku UMKM yang sudah terdata mendapatkan kartu kendali akan mendapatkan jatah sesuai dengan peraturan yang ada. Yakni untuk rumah tangga jatahnya 4 tabung gas dalam sebulan. Sedangkan pelaku usaha kecil 6 hingga 8 tabung gas dalam sebulan.

"Itu sudah terdata dan berhak mendapatkan jatah gas subsidi. Diluar yang tidak mendapatkan jatah, maka tidak boleh menggunakannya," bebernya. Komari juga memastikan akan melakukan sweeping bersama Pertamina ke beberapa usaha khususnya kuliner yang dinilai tidak berhak menerima gas subsidi namun menggunakannya di lapangan. "Yang seperti ini akan kita lakukan pengecekaj langsung ke lapangan. Jika ditemukan,akan langsung kita ambil dan langsung kita ganti," pungkasnya. (red)

Reporter : Dewi Anita