Luhut Klaim Punya Big Data 110 Juta Netizen Pro Tunda Pemilu: Demokrat: Bahaya Benar kalau Kita Punya Pemerintahan Seperti Ini....

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Politisi Partai Demokrat (PD) mempertanyakan sumber big data yang diklaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal 110 juta netizen mau pemilu 2024 ditunda. PD meminta Luhut membuka metode pengambilan data tersebut.

"Sudah ada pakar media sosial, Ismail Fahmi, yang mempertanyakan keabsahan statement salah satu menteri Jokowi yang bawa-bawa big data. Mari dibongkar itu siapa lembaga yang mengolah big data versi pemerintah," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bamkostra) PD Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Sabtu (12/3/2022).

"Lalu, seperti apa mengambil datanya? 110 Juta netizen bahas penundaan pemilu? Dari mana itu angkanya? Berapa persen itu dari total data yang diambil? Pengguna media sosialnya beneran manusia, atau seperti biasa, pendengung dan akun bot pendukung pemerintah?," Lanjutnya.

Herzaky mengatakan kondisi masyarakat saat ini sedang sulit akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, bahaya jika pemerintah lebih banyak menghabiskan waktu untuk melanggengkan kekuasaan.

"Bahaya benar kalau kita punya pemerintahan seperti ini. Punya segala sumber daya yang diperlukan. Tapi, waktu dan tenaganya lebih banyak dipakai untuk berupaya melanggengkan kekuasaan. Bukannya mengurusi rakyat yang sedang susah, sedang kesulitan karena pandemi," ujarnya.

Herzaky berharap pemerintah betul-betul menjaga konstitusi dan amanah reformasi. Dia kemudian meminta para elite meneladani sikap negarawan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut tidak haus kekuasaan meski survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan SBY saat itu cukup tinggi.

"Mari jaga betul konstitusi kita, amanah reformasi, dan demokrasi kita. Teladani lah pilihan sikap Bapak SBY, yang tidak rakus kekuasaan, tetap patuh pada Konstitusi, meskipun survei kepuasan terhadap pemerintahan beliau selalu di atas 70 persen, bahkan pernah 75 persen, jauh di atas pemerintahan saat ini, padahal era Bapak SBY dulu beliau tidak memakai buzzer dan influencer," ucapnya.

"Memang sulit mencari sosok pemimpin dan negarawan seperti Bapak SBY yang telah berhasil menunjukkan komitmen kuatnya kepada konstitusi dan demokrasi," lanjutnya.

Lebih lanjut Herzaky berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melaksanakan konstitusi dengan baik. Dia juga berharap Jokowi tidak terjebak dan gila kekuasaan.

"Apakah Presiden Joko Widodo bakal bisa lolos dari jebakan pemimpin yang otoriter dan gila kuasa, di tengah dominannya pendukung beliau di parlemen, dan banyaknya penjilat di sekeliling beliau? Kita doakan beliau bisa meneladani Bapak SBY dan turun dengan mulus di 2024 sesuai dengan konstitusi," imbuhnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu berbicara di acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3) lalu. Kata Luhut, dia punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin terjadi gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampretlah, cebonglah, kadrunlah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Sumber: detiknews

Editor: Ari