Marak Warga Sipil Pakai Stiker TNI di Pelat Nomor Kendaraan, Bebas Tilang?

Penggunaan stiker TNI di bagian tanda nomor kendaraan bermotor yang digunakan oleh warga sipil kerap ditemui. Namun perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak dibenarkan. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2012, memang tidak terperinci mengenai hal ini.

Marak Warga Sipil Pakai Stiker TNI di Pelat Nomor Kendaraan, Bebas Tilang?
Petugas TNI sedang melepaskan stiker di plat nomor. (Ilustrasi/istimewa)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Penggunaan stiker TNI di bagian tanda nomor kendaraan bermotor yang digunakan oleh warga sipil kerap ditemui. Namun perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2012, memang tidak terperinci mengenai hal ini.

Dalam regulasi tersebut hanya mengatur syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan pemasangan pelat. Serta unsur-unsur pengaman berupa logo lantas dan penjamin legalitas Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) saja.

Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, sekalipun pengendara menggunakan TNKB khusus, bukan berarti kendaraan yang menggunakan pelat tersebut tidak bisa dikenakan tilang.

“Semua pengguna jalan memiliki hak yang sama di mata hukum. Kendaraan yang melakukan pelanggaran bisa ditilang berdasarkan kewenangannya masing-masing,” ucap Sambodo belum lama ini kepada Kompas.com.

Adapun hukuman bagi pelaku bisa dikenakan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Termasuk pemalsuan pelat nomor untuk mengakali ganjil genap, apalagi bila pelaku tidak punya STNK. Pasalnya 263 (KUHP),” kata dia.

Berikut bunyi Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang tindakan pidana pemalsuan surat;

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Kemudian pada UU LLAJ Nomor 22/2009 Pasal 280 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi TNKB sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Polri akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Sumber: Kompas.com
Editor: Ari