Masih Banyak Jabatan Eselon II Dijabat Plt, Anggota DPRD Ini Kritisi Bupati Masnah

Kepemimpinan Bupati Muarojambi mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak.

Masih Banyak Jabatan Eselon II Dijabat Plt, Anggota DPRD Ini Kritisi Bupati Masnah
Anggota DPRD Muarojambi Indra Gunawan (ist)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Kepemimpinan Bupati Muarojambi mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak. 

Kali ini kritikan mencuat soal banyaknya jabatan pejabat setingkat eselon II dalam keadaan lowong dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas, bahkan dalam rentang waktu yang cukup lama.

Seperti diketahui, saat ini banyak jabatan setingkat eselon II atau Kepala OPD yang dijabat oleh Pelaksana Tugas. Ini menyusul masih terjadi kekosongan jabatan definitif di beberapa OPD di Muarojambi dan hingga kini belum dilaksanakan proses lelang.

Sejauh ini, setidaknya ada empat OPD yang lowong alias tanpa pejabat definitif. Di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muarojambi. Ditambah lagi posisi Sekretaris Dewan yang juga lowong dan dijabat Plt pasca Sekwan Muarojambi meninggal beberapa waktu lalu, serta jabatan setingkat eselon III yakni Kepala Pelaksana BPBD Muarojambi.

Kekosongan ini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muarojambi salah satunya Indra Gunawan. Politisi PPP ini menyoroti kenapa sampai kini belum jua dilaksanakan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan tersebut. Menurut dia, jabatan setingkat eselon II harus segera diisi oleh pejabat definitif.

"Kewenangan Plt inikan terbatas  tidak seperti pejabat definitif. Kebijakan-kebijakan strategisnya. Kenapa sampai sekarang belum jua diisi melalui proses sebagaimana mestinya yakni melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan," kata Indra Gunawan.

Indra berharap Bupati cepat tanggap dan segera mendefinitifkan jabatan-jabatan tersebut, apalagi jabatan yang dalam kondisi lowong tersebut merupakan posisi strategis demi kemajuan Muarojambi. 

"Contoh saja Bappeda dan Dinas Pendidikan. Ini kan OPD vital untuk memajukan pembangunan dan pendidikan di Muarojambi, kenapa hingga kini masih dijabat Plt tidak segera dilaksanakan lelang jabatannya," kata dewan dengan sapaan akrab Datuk Paul. 

Padahal, kata Datuk Paul, kondisi ini sudah sering ia sampaikan melalui forum-forum resmi seperti rapat dengar pendapat ataupun paripurna. Jika kondisi ini terus berlanjut, jangan salahkan bila ada persepsi liar atau opini yang kurang elok terhadap kinerja Bupati.

"Jangan salahkan bila kemudian muncul stigma atau opini kalau memang ada kesan kesengajaan posisi Plt ini diskenariokan berkepanjangan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Kita berharap Bupati selaku pemimpin di eksekutif bisa cepat tanggap," kata dia.

Selain itu, secara spesifik Indra juga menyoroti posisi Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muarojambi. Menurut  dia, penunjukan Plt untuk posisi tersebut haruslah sesuai kapasitas dan disiplin ilmunya agar membawa perubahan dan kemajuan bagi dunia pendidikan di Sailun Salimbai.

"Seperti Plt Kadisdik ini seharusnya sesuai dengan disiplin ilmunya serta skil yang dimiliki jangan asal tunjuk saja sehingga bukannya menjadi maju bahkan terjadi hal-hal konyol yang justru bikin malu Bupati saja selaku pimpinan,. Seharusnya bisa membuat dunia pendidikan tambah maju justru malah jadi kian merosot apalagi di tengah Pandemi sepert ini," cetusnya.

Penulis: Raden Romi
Editor: Rhizki Okfiandi