Muhammadiyah Tolak Hadirnya Perpres Investasi Miras: Dicabut atau Direvisi!

Muhammadiyah mengeluarkan sikap resmi soal Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang di antaranya membuka investasi untuk usaha miras. Muhammadiyah mendesak Perpres tersebut dicabut atau direvisi. Sebagaimana dalam sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 13/PER/I.0/A/2021.

Muhammadiyah Tolak Hadirnya Perpres Investasi Miras: Dicabut atau Direvisi!
Ilustrasi. (Istimewa)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Muhammadiyah mengeluarkan sikap resmi soal Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang di antaranya membuka investasi untuk usaha miras. Muhammadiyah mendesak Perpres tersebut dicabut atau direvisi.

Sebagaimana dalam sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 13/PER/I.0/A/2021  

Muhammadiyah melihat meski di dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa alasan dibukanya investasi, distribusi, dan tata niaga miras antara lain peluang ekspor dan alasan-alasan ekonomi yang lainnya. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan, norma-norma sosial, dan moral agama. 

"Sangat berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, khususnya yang terkait dengan investasi, produksi, distribusi, dan tata niaga miras," tulis PP Muhammadiyah yang ditandatangani Haedar Nashir dan Abdul Muti, Selasa (2/3).

Kata Muhammadiyah, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, kerusakan akhlak, dan meningkatnya tindak kriminal. Pemerintah tidak seharusnya mengambil kebijakan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi dengan mengesampingkan aspek-aspek budaya bangsa yang luhur dan ajaran agama karena tidak sesuai dengan Pancasila," 

Pemerintah hendaknya mendengarkan, memahami, dan memenuhi arus terbesar 
masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dan menolak keras pemberlakuan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dalam ajaran Islam, miras (khamr) 
adalah zat yang diharamkan. Miras adalah pangkal berbagai kejahatan dan menimbulkan kerusakan jasmani, mental, spiritual, ekonomi, moral-sosial, akhlak, 
dan kerusakan lainnya. 

"Sejalan dengan arus utama aspirasi umat dan masyarakat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Pemerintah untuk merevisi atau mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021," pungkasnya. (red)