Persiapan Pemerintah Cegah COVID-19 Lantaran Arus Mudik, Begini Kata Terawan

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengikuti rapat secara virtual dengan Komisi IX DPR RI. Terawan mengungkapkan persiapan-persiapan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) saat arus mudik.

Persiapan Pemerintah Cegah COVID-19 Lantaran Arus Mudik, Begini Kata Terawan
Jokowi dan Terawan. (Istimewa)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengikuti rapat secara virtual dengan Komisi IX DPR RI. Terawan mengungkapkan persiapan-persiapan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) saat arus mudik.

"Untuk upaya pencegahan, dilakukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan. Termasuk kami melakukan pelatihan terhadap dinas-dinas kesehatan maupun juga terhadap puskesmas yang dimulai hari ini," kata Terawan dalam rapat dengan Komisi IX, Kamis (2/4/2020).

Rapat tersebut digelar secara virtual yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh. Selain Menkes, rapat juga diikuti oleh Kepala BNPB yang menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo.

Terawan menjelaskan, pelatihan yang digelar Kemenkes diikuti oleh para tenaga medis dari dinas-dinas kesehatan dan juga puskesmas. Pelatihan tersebut digelar agar nantinya para tenaga medis itu siap menangani potensi penyebaran virus Corona dari para pemudik.

"Terutama untuk mempersiapkan terhadap pergerakan orang baik akibat mudik, atau pekerja dari luar negeri termasuk dari pintu-pintu yang tidak terkontrol, itu bisa di puskesmas-puskesmas terdekat dari pintu yang tidak terkontrol," terang Terawan.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan mengatakan warga diperbolehkan mudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Namun, Istana meminta para pemudik itu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

"Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulis.

Sumber: detikcom
Editor: Ari