Pilkada Bungo Cawabup Terkaya Erick dan Termiskin Apri, KPK Minta Jujur Laporkan Sumbangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk pasangan calon pilkada 2020. Data yang dirilis diantaranya ada Paslon dari Kabupaten Bungo.

Pilkada Bungo Cawabup Terkaya Erick dan Termiskin Apri, KPK Minta Jujur Laporkan Sumbangan
KPK (ist)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk pasangan calon pilkada 2020. Data yang dirilis diantaranya ada Paslon dari Kabupaten Bungo.

Berdasarkan data itu Paslon yang kaya nomor urut satu yakni dari calon wakil bupati Erick Muhammad Henrizal dengan jumlah kekayaan Rp25.380.001.660. sedangkan Paslon dari nomor urut dua yang termiskin yakni Safrudin Dwi Apriyanto dengan kekayaan Rp517.767.765.

Sedangkan calon Bupati Bungo nomor urut satu Sudirman Zaini dengan kekayaan Rp3.238.000.000, sementara calon Bupati Bungo nomor urut dua Mashuri memiliki kekayaan Rp3.484.935.986.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta calon kepala daerah (cakada) secara terbuka dan valid melaporkan sumbangan kampanye yang diterimanya. Kejujuran dalam pelaporan tiap sumbangan kampanye, menurutnya, merupakan ukuran integritas cakada.

Imbauan ini disampaikan Alex dalam acara Pembekalan Cakada dan Penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Wilayah Provinsi Jambi, Jawa Tengah (Jateng), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Maluku, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Selasa, (24/11/2020). Peserta dari Jateng, Sultra, dan Maluku, mengikuti pembekalan secara daring.

“Salah satu indikator integritas cakada adalah kejujuran melaporkan tiap sumbangan kampanye. Hasil survei KPK tahun 2018 menemukan 82,3 persen cakada menyatakan adanya donatur atau penyumbang dalam pendanaan pilkada,” ujar Alex.

Korupsi kepala daerah, sebut Alex, berhubungan erat dengan kecenderungan kepala daerah terpilih untuk membalas jasa atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai pemungutan suara.

Harapan donatur kepada kepala daerah, sesuai survei KPK di 2018, adalah kemudahan perizinan, kemudahan ikut tender proyek pemerintah, keamanan menjalankan bisnis, kemudahan akses donatur atau kolega menjabat di pemerintahan daerah atau BUMD, kemudahan akses menentukan peraturan daerah, prioritas bantuan langsung, serta prioritas dana bantuan sosial (bansos) atau hibah APBD.

Berdasarkan evaluasi KPK, kata Alex, ada 5 (lima) modus korupsi kepala daerah. Satu, intervensi dalam kegiatan belanja daerah, mulai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bantuan sosial (bansos), dan program, pengelolaan aset, hingga penempatan anggaran pemerintah paerah (pemda) di BUMD.

Dua, intervensi dalam penerimaan daerah, mulai pajak daerah atau retribusi, pendapatan daerah dari pusat, sampai kerja sama dengan pihak lain. Tiga, perizinan, mulai dari pemberian rekomendasi, penerbitan perizinan, sampai pemerasan.

“Empat, benturan kepentingan dalam proses PBJ, mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perangkapan jabatan. Serta, lima, penyalahgunaan wewenang, mulai pengangkatan dan penempatan jabatan orang dekat, hingga pemerasan saat pengurusan rotasi, mutasi, atau promosi ASN,” ungkap Marwata. (red)