Praktisi Hukum Batanghari Ini Pertanyakan Penyelesaian Konflik PT MPS dan PT Jammer Tulen

Praktisi Hukum Batanghari Ini Pertanyakan Penyelesaian Konflik PT MPS dan PT Jammer Tulen

BRITO.ID, BERITA BATANGHARI - Praktisi Hukum Batanghari, Abdurrahman SH kembali mempertanyakan persoalan konflik agraria PT Maju Perkasa Sawit (MPS) dan PT Jammer Tulen. Konflik itu sempat dibahas di ruangan Inspektorat Batanghari bersama sebagian LSM dan Forkopimda Batanghari beberapa waktu  lalu.

"Ya, sampai dimana perkembangan dan keseriusan Pemkab Batanghari menanggapi persoalan ini,” kata Addurrahman Sayuti, Rabu (11/9). Kata dia terkait dengan persoalan ini, diduga pihak kedua perusahaan menguasai tanah negara tanpa alas hak yang sah secara hukum.

Bahkan, persoalan ini sudah lama berlarut. Dan Pemkab Batanghari menurut Abdurrahman tutup mata akan persoalan ini. "Sampai dimana proses yang akan diambil oleh pihak Pemkab terhadap surat yang sudah disampaikan oleh pihak lembaga batanghari," ujarnya.

Di tempat terpisah Sekretaris LSM Peduli Bangsa Mahyuddin mengatakan agenda rapat pembahasan tentang dugaan PT MPS dan PT Jammer Tulen diduga garap tanah negara tanpa alas hak yang sah secara hukum. Dan tanah tersebut sudah lama ditanami sawit. 

Dia meminta kepada Pemkab Batanghari agar serius membentuk tim untuk pengukuran sesuai dengan rapat bersama di ruangan Inspektorat Batanghari.

Hal senada juga disampaikan Usman Yusuf perwakilan dari LSM lainnya. Dia sangat berharap Pemkab Batanghari benar-benar serius membentuk tim. Bukan sekadar dalam rapat saja, namun tetap mendorong supaya pemerintah komitmen.

"Sebab negara dirugikan walaupun pendapatan bukan pajak. Diduga kurang lebih empat ribu hektare PT MPS dan PT Jammer Tulen menguasai tanah negara tampa dokumen yang jelas seperti tidak adanya Hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan tersebut,” jelasnya.

Dalam hal ini, negara dirugikan bukan pajak seperti diamanatkan undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang pendapatan negara bukan pajak, yang berlaku di Kementrian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Agraria dan Kementrian Pertanian.

Turunan dari undang undang dipertegaskan dengan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pendapatan negara bukan pajak, yang harus disetor ke kas negara. PP Nomor 35 tahun 2016, PP 48 tahun 2012, PP 49 tahun 2002 tentang PNBP yg berlaku di Kementerian Pertanian PP 12 tahun 2014 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian LHK.

PP 128 tahun 2015, PP 13 tahun 2010 dan PP 46 tahun 2002 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian Agraria dan tata ruang kepala BPN-RI.

Sementara itu Sekretaris Tim Terpadu Farizal saat dihubungi mengatakan, pihaknya akan rapat terbatas dulu dengan tim yang terdiri dari Polres Batanghari, Dandim, Kejari, dan Sekretaris Daerah (Sekda).

"Kalau soal bentuk tim pengukuran dengan melibatkan LSM kita lihat kondisi-lah. Tapi kami rapat terbatas dulu," kata Farizal, ketika itu. 

Kontributor: Syahreddy