Rakor Strategi Micro Lockdown, Pj Gubernur Jambi Sebut Siap Hadapi Lonjakan Covid-19

PJ Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengikuti rapat koordinasi bersama Kepala BNPB Doni Monardo, bersama Kapolda Jambi, Walikota Jambi dan Danrem Jambi melalui virtual, Selasa malam (11/5).  Rapat koordinasi Strategi “Micro Lockdown” Tingkat RT menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri ini Hari Nur, mengatakan covid-19 di Jambi sudah tertangani dengan baik. 

Rakor Strategi Micro Lockdown, Pj Gubernur Jambi Sebut Siap Hadapi Lonjakan Covid-19
Pj Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni dalam rakor virtual bersama BPBD (brito.id/Ari)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - PJ Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengikuti rapat koordinasi bersama Kepala BNPB Doni Monardo, bersama Kapolda Jambi, Walikota Jambi dan Danrem Jambi melalui virtual, Selasa malam (11/5). 

Rapat koordinasi Strategi “Micro Lockdown” Tingkat RT menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri ini Hari Nur, mengatakan covid-19 di Jambi sudah tertangani dengan baik. 

Data pada 10 Mei untuk Provinsi Jambi angka Positif Covid-19 sebanyak 8.447, kemudian sembuh ada 6.759, sedangkan meninggal 138 pasien.

Sedangkan trend kasus Covid-19 di Provinsi Jambi mengalami penurunan antara Maret hingga 11 April baik di Kota Jambi, Muarojambi, Tebo, dan Sungai Penuh serta Kerinci.

"Seperti apa yang disampaikan mungkin memang lebih tetapi ada beberapa kabupaten kota seperti Kerinci atau mungkin Sarolangun itu jauh di bawah juga Tanjung Jabung Barat kalaupun tingkat konfirmasinya tinggi," katanya.

Dari data 26 April sampai dengan 2 Mei ada dua yang sempat zona merah yaitu Muaro Jambi dan Batanghari tetapi tanggal 9 Mei sudah tidak merah lagi. Hal ini juga berkat kerjasama Pemprov dan Pemda serta forkompinda saling bahu-membahu.

Dalam laporan yang disampaikan memang ada kendala terjadi, namun juga mencari solusi dan sudah dijalankan. Diantaranya kata Hari, data covid-19 yang tidak sinkron antara kabupaten/kota dan Provinsi. 

"Sudah kami jalankan dengan sinkronisasi data covid-19 dari rumah sakit dan laboratorium mandiri harus  dilaporkan ke dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi. Hal ini pula sudah diterbitkan surat edaran Gubernur ditujukan kepada Bupati/Wali kota," paparnya.

Kemudian Insentif Nakes (tenaga kesehatan) ada tunggakan pada 2020 sudah dicarikan solusinya dibebankan ke APBD yang sebelumnya menjadi beban APBN dan telah diterbitkan SP2D per 11 Mei 2021 dan diharapkan sebelum lebaran sudah cair pada rekening nakes. 

"Itu kami talangi dulu, mengantispasi jika terjadi lonjakan covid-19, sehingga membuat mereka menjadi semangat kerja," ujarnya.

Sedangkan persoalan daya tampung rumah sakit dan ruang isolasi terbatas, dengan solusi penambahan ruang isolasi di rumah sakit dan isolasi mandiri di diklat BPSDM
Provinsi (semula 36 kamar ditambah 16 kamar) hal ini akan menjadi persiapan paska lebaran. Kemudian persoalan SDM laboratorium akan dilakukan dengan perekrutan paska lebaran. "Dalam proses," katanya.

Sementara kebijakan pencegahan Covid-19 dan penyebarannya sangat banyak yang telah diterbitkan. Baik dengan terbaru dilarang mudik, pelarangan buka puasa bersama untuk mencegah terjadinya kerumunan. 

Dengan membentuk posko desa dan kelurahan ada 1543 Posko yang tersebar di Provinsi Jambi. Dengan rincian Kerinci 287 posko, Bungo 153 posko, Tebo 112 posko, Merangin 205 posko, Sarolangun 149 posko, Batanghari 124 posko, Muarojambi 155 posko, Tanjabtim 93 posko, Tanjabbar 134 posko, Sungaipenuh 69 posko dan Kota Jambi 62 posko. 

"Kemudian penambahan ruang isolasi di Gedung BPSDM sebanyak 36 kamar dari kapasitas semua 80 tempat tidur," katanya

Pemprov Jambi juga melakukan aksi dengan membentuk tim gabungan penyekatan perbatasan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemprov, Polri dan TNI di 6 daerah perbatasan darat dan 2 perbatasan laut. 

"Terhadap aksi tersebut kami telah melakukan peninjauan lapangan ke-5 daerah perbatasan darat, yaitu di Kelurahan Tempino, Desa Rantau Ikil, Desa Sungai Gendang, Desa Telun Berasap, dan Desa Sungai Ning. Sedangkan untuk Desa Suban (perbatasan darat) dan 2 perbatasan laut
(pelabuhan Kuala Tungkal dan pelabuhan Muara Sabak), akan dilakukan peninjauan setelah Idul Fitri, sekaligus untuk memantau arus balik mudik," jelasnya. (Ari)