Rapat Paripurna DPRD Muarojambi, Fraksi PDIP: Pemkab Banyak Bergantung dengan Anggaran Bagi Hasil

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muarojambi akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muarojambi Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna DPRD Muarojambi, Fraksi PDIP: Pemkab Banyak Bergantung dengan Anggaran Bagi Hasil
Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Pandangan Fraksi ke Pemkab Muarojambi (ist)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muarojambi akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muarojambi Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. 

Ke-8 fraksi yang ada di Legislatif Muarojambi menyetujui Ranperda tersebut dalam Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Muarojambi yang dilaksanakan di Gedung DPRD Muarojambi Kamis (16/7/20).

Kendati demikian, tetap ada saran dan kritik yang disampaikan oleh fraksi terhadap realisasi pertanggungjawaban APBD TA 2019 tersebut. 

Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PDI-P. Melalui jubirnya Usman Halik, fraksi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini menyoroti beberapa aspek. 

Mulai dari pendapatan daerah, belanja hingga pembiayaan daerah. Pendapatan daerah masih tergantung terhadap dana bagi hasil dari pusat dan juga dana dari provinsi, ketergantungan ini harus bisa perlahan bisa dikurangi.

"Kami meminta daerah lebih memaksimalkan pendapatan daerah dengan melakukan optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Masih banyak potensi-potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan agar PAD kita bisa lebih maksimal. Pengelolaan potensi daerah ini harus terus ditingkatkan," kata Usman Halik.

Pada aspek bela jadi daerah, PDIP meminta Pemkab Muarojambi agar belanja daerah harus terencana dengan sebutan mungkin untuk mudahkan implementasi dan memungkinkan dicapainya target secara efektif.

"Kami meminta Pemkab ke depan lebih baik lagi dalam mengefektifkan pengelolaan anggaran secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan," kata Usman.

"Kami juga meminta agar Pemkab memperhatikan kesejahteraan pegawai honorer yang ada saat ini. Dengan ekonomisaat ini jelas tidak sebanding dengan besaran gaji atau honor yang mereka terima," pungkasnya.

Sementara Wakil Bupati Muarojambi menyampaikan bahwa Ranperda APBD 2019 disusun melalui proses penggabungan yang memuat informasi keuangan tentang pengelolaan keuangan daerah selama 1 Januari hingga 31 Desember yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019.

"Perbedaan yang ada adalah untuk penyempurnaan ranperda tersebut. Untuk itu kami mengapresiasi pimpinan dan DPRD Muarojambi. Apa yang disampaikan hari ini sebelum ditetapkan menjadi perda akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menjadi Perda," kata BBS.

"Kita berharap evaluasi dari pemprov nanti yaitu selama 15 hari kerja bisa sesuai jadwal dan aturan yang berlaku," kata dia.

Penulis: Raden Romi
Editor: Rhizki Okfiandi