Rapat Paripurna, Ini Tiga Masalah Krusial Dibahas Pemprov Jambi

Rapat Paripurna, Ini Tiga Masalah Krusial Dibahas Pemprov Jambi

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda menjawab Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur Jambi terkait tiga persoalan saat ini dinilai sangat krusial. Diantaranya persoalan angkutan batubara, kesehatan dan pendidikan.

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi diwakilkan Sekeretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M Dianto, Kamis (4/4/2019) menyampaikan beberapa ketentuan dan pelanggaran akibat banyaknya angkutan batubara yang melewati jalan di Provinsi Jambi ini. Saat ini telah disesuaikan waktu yang diperbolehkan melewati jalan kota.

 

"Kita telah memberikan tindak terhadap angkutan batubara yang melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan," ujarnya.

 

Selain itu, saat ini ada investor yang akan membangun jalur khusus untuk angkutan batubara dari wilayah Sarolangun, Batanghari dan Muarojambi.

 

"Saat ini Pemerintah Provinsi Jambi tengah mengkaji melaui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," katanya.

 

Untuk progres pembangunan jalur itu, saat ini investor telah melakuka pembebasan lahan mencapai 75 persen dan bersisa 25% belum berhasil dibebaskan.

 

Sementara itu untuk persolan pelayanan kesehatan, sebelumnya isu beredar Pemrov Jambi membeli alat Mini Nutritional Assestment (MNA) namun tidak bisa difungsikan. Sekda menjawab, saat ini untuk pengoperasian alat itu sendiri masih terkendala izin pengoperasiannya.

 

"Izin pengoperasian barang itu harus Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Karena, alat tersebut memiliki unsur nuklir," tuturnya.

 

Ditambahkannya, apabila Pemprov Jambi mengoperasikan alat tersebut tanpa mendapat izin dari Bapeten, maka resikonya akan dikenakan sanksi dan denda.

 

Selanjutnya, mengenai permasalahan pelayanan kesehatan BPJS, saat ini pemerintah telah menyisihkan 37,5 persen dari dana cukai rokok untuk mensubsidi.

 

"Untuk persoaalan pendidikan, saat ini pemerintah telah bekerjasama dengan beberapa pihak swasta untuk dapat menerima lulusan SMK yang ada di Provinsi Jambi," tukasnya.

 

Mengingat, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk saat mendominasi yang menjadi pengangguran di Provinsi Jambi. (red)

 

Reporter : Deni S