Soal 8 Tuntutan KAMI, Nasdem: Peran Kelompok Kritis Kami Hargai, Semestinya Hargai Kerja Pemerintah Juga

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendeklarasikan diri dan mengungkapkan 8 tuntutan. Partai NasDem menilai peran KAMI perlu dihargai dan sebaliknya, KAMI pun semestinya menghargai kerja pemerintah.

Soal 8 Tuntutan KAMI, Nasdem: Peran Kelompok Kritis Kami Hargai, Semestinya Hargai Kerja Pemerintah Juga
Willy (ist)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendeklarasikan diri dan mengungkapkan 8 tuntutan. Partai NasDem menilai peran KAMI perlu dihargai dan sebaliknya, KAMI pun semestinya menghargai kerja pemerintah.

"Kalau kita bersikap dan bertindak atas dasar saling menghargai posisi dan peran masing-masing, tentu segala perbaikan akan terjadi. Perannya kelompok kritis seperti KAMI harus kita hargai, begitu juga semestinya KAMI menghargai kerja-kerja yang dilakukan pemerintah," kata Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, kepada wartawan, Rabu (19/8/2030).

Lebih jauh, Willy mengatakan secara umum dari 8 poin tuntutan yang disampaikan KAMI telah menjadi fokus pemerintah maupun DPR. Sisanya, Willy menyerahkannya kepada masyarakat.

"Saya kira tuntutan KAMI pada hampir 49 persennya sudah objektif dan memang sudah menjadi consern perbaikan oleh pemerintah. Selebihnya ya bisa dinilai sendiri oleh publik," tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR ini menilai tuntutan KAMI perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih objektif. Pemerintah, menurut Willy, tidak akan alergi terhadap kritik yang objektif karena memang diperlukan.

"Tidak benar juga mengatakan pemerintah sudah tidak dijiwai semangat pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Kan itu semua masih menjadi fondasi legal kebangsaan kita. Lalu pemerintah juga menganggarkan dan menyebarkan bantuan dalam kerangka penanganan COVID-19, jadi pemerintah hadir dalam menangani problem harian rakyat. Program-program afirmatif lainnya juga digulirkan. Kita perbaiki distribusinya kalau memang itu yang dirasa kurang," ujarnya.

Lebih lanjut, Willy menyangsikan kritik KAMI yang mengatakan pemerintah mengkriminalisasi lawan-lawan politik. Selain itu, dia merasa heran atas stigma KAMI terhadap pemerintah yang dianggap bertekuk lutut kepada negara tertentu.

"Kemarin itu teman-teman KAMI juga pasti melihat bagaimana presiden justru memberi tanda kehormatan kenegaraan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Lawan politik yang mana lagi yang dikriminalisasi? Ini sama dengan anggapan bahwa Indonesia bertekuk lutut kepada negara lain. Doktrin politik luar negeri kita itu bebas aktif, tidak terkooptasi. Jadi apa dasar KAMI mengatakan demikian? Hal-hal seperti ini yang sebaiknya dibersihkan dari tuntutan KAMI," ucapnya.

Willy menyayangkan jika kritik yang disampaikan KAMI dikotori hal-hal yang berlandaskan emosional. Menurut Willy, kecurigaan dan emosional sisa-sisa persaingan politik sebelumnya seharusnya dipisahkan dari kehendak perbaikan yang menjadi inti tuntutan KAMI.


"Pemerintah butuh kawan tanding dengan adanya kritik. Sebagai kawan tanding, KAMI harusnya bisa jadi kawan tanding yang benar-benar objektif menilai pertandingannya. Jangan mendasari pada kecurigaan berlebihan dan emosional. Itu tidak produktif bagi pembenahan demokrasi juga jauh dari manfaat bagi rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI. Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.


Setelah Jatidiri, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan KAMI. Berikut ini poin-poin tuntutan KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Sumber: detikcom
Editor: Ari