Status PDAM Tirta Merangin Naik, Tapi Pelayanan Masih Loyo?

Status PDAM Tirta Merangin Naik, Tapi Pelayanan Masih Loyo?

BRITO.ID, BERITA MERANGIN – Perubahan Status PDAM dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) mendapat penolakan dari kalangan masyarakat. Kenaikan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sebentar lagi akan diparipurnakan oleh DPRD Merangin.

Masyarakat menilai, kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pelayanan PDAM yang maksimal, pasalnya masih banyak ditemukan keluhan dari pelayanan PDAM di tengah masyarakat.

Salah satunya datang dari Ketua DPD KNPI Merangin, Marlios. Dia menyebutkan, untuk naik status dari BUMD menjadi Perumda, setidaknya PDAM Tirta Merangin wajib memiliki tiga TAS. Diantaranya, Kualitas, Kuantitas dan kontinuitas.

“Kualitas airnya harus bagus, kemudian secara kuantitas setidaknya mampu melayani pelanggan selama 24 jam, dan ini harus berlangsung terus menerus, tetapi apakah sekarang PDAM sudah mampu memenuhi tiga TAS ini, kan saya rasa tidak,” ungkap Marlios, Rabu (30/1).

Marlios mengatakan, selain tiga TAS ini, keluhan para pelanggan PDAM masih saja terus terjadi di Merangin, mulai dari air PDAM yang jarang masuk kerumah, hingga kualitas air yang belum memadai.

“Keluhan saja masih banyak terjadi, jadi maksud saya, seharusnya PDAM itu berbenah diri dulu lah, jangan terburu-buru tapi mengabaikan pelayanan, apalagi yang saya dengar di Provinsi Jambi ini belum ada yang naik menjadi Perumda, padahal pelayanan di Kota Jambi dan Kerinci jauh lebih baik dari kita,” ujarnya.

Untuk itu, Marlios berharap Bupati dan DPRD Merangin, agar dapat mengkaji ulang Ranperda tersebut, dan benar-benar ditinjau kembali.

“Seharusnya Bupati dan DPRD mengkaji dululah, jangan disetujui dulu sebelum ada kajian yang matang,” katanya.

Ditempat terpisah, Anggota DPRD Merangin, Asyari El Wakas, atau yang akrab disapa Puk, kepada BRITO.ID mengaku, Ranperda tersebut merupakan penyesuaian dari Peraturan Pemerintah.

“Ini merupakan penyesuaian dari Peraturan Pemerintah, bahwa seluruh PDAM wajib naik menjadi Perumda,” ungkap Puk.

Bahkan Puk mengatakan, Ranperda tersebut tinggal pengesahan, dan akan diparipurnakan dalam waktu dekat.

“Sebenarnya ingin di paripurnakan, tetapi kita kan masih menunggu kehadiran Bupati,” tambahnya. (red)

Kontributor : Rhizki Okfiandi