Tertunda Sejak 2017, Walikota Jambi Ingin Perda BUMD Segera Disahkan

Tertunda Sejak 2017, Walikota Jambi Ingin Perda BUMD Segera Disahkan
Walikota Jambi Syarif Fasha ingin Raperda BUMD segera disahkan. (Dewi/brito.id)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Rencana Pemkot Jambi membangun transportasi massal, Bus Rapid Transit (BRT) terus berjalan. Proyek ini akan bekerjasaama dengan pihak ketiga. Diprediksi, dapat beroperasi pada Juli 2019.

Walikota Jambi Syarif Fasha mengatakan, belum berkoordinasi dengan pihak ketiga. 

"Kita memang dijanjikan pihak ketiga di bulan ini, akan tetapi kita belum menanyakan kembali hal itu," paparnya.

Ditambahkan Fasha terakhir kali berkomunikasi dengan pihak ketiga,  bahwa pihak karoseri kesulitan untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, nantinya setiap bulannya akan dikeluarkan 5 unit terlebih dahulu.

"Mungkin yang akan diuji bulan Juli ini ada 5 unit dulu. Tapi ini nanti koordinasikan lagi. Karena BUMD belum terbentuk," ujarnya.

Selain itu Fasha mengatakan pihaknya mendesak DPRD Kota Jambi untuk segera membahas Perda holding BUMD. Sebab, Ranperda tersebut tertunda pembahasannya sejak 2017 lalu. Jika hal itu bisa direalisasikan, maka akan banyak program pemerintah nantinya yang bisa dikelola oleh BUMD.

"Kita sekarang juga sedang membangun Danau Sipin, bisa kita jadikan tempat wisata. Sudah banyak pihak ketiga yang menawarkan diri. Tapi kita mau tarik apa dari mereka, karena pemerintah tidak boleh berbisnis. Makanya kita harus punya BUMD, nantinya swasta kerjasama dengan BUMD kita," jelasnya.

Selain itu juga, dirinya sangat menyayangkan kegiatan city gas yang selama ini dikelola oleh BUMD Provinsi Jambi. 

"Harusnya itu hak kita untuk mengelola, tapi karena kita belum mempunyai BUMD, maka kita tidak bisa mengelola. Makanya kita harap teman-teman dewan bisa mempercepat ini," bebernya.

Diketahui, sebelumnya tahun 2017, berdasarkan hasil keputusan bersama DPRD Kota Jambi dan instansi terkait, ranperda Holding BUMD terpaksa ditunda. Alasannya karena pansus masih mempermasalahkan antara pembentukan holding company atau perusahaan daerah.

Sehingga diputuskan untuk menunda pembahasan ranperda tersebut. Saat itu, DPRD Kota Jambi mengembalikan masalah tersebut ke eksekutif untuk mengkaji ulang ranperda tersebut. 

Sementara itu,  Fuad Safari yang juga merupakan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi menjelaskan bahwa akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD mengenai Perda ini. Pihak dewan juga menginginkan agar ada kajian yang lebih matang lagi sebelum di sahkan. (RED)

Reporter : Dewi Anita