Turap Rp 840 Juta Mandiangin Seberang Terancam Tak Kelar

Turap Rp 840 Juta Mandiangin Seberang Terancam Tak Kelar

BRITO.ID, BERITA SAROLANGUN - Pekerjaan pembangunan turap di Desa Mandiangin Seberang yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun 2018 bakal terancam tak bisa diselesaikan kontraktor dengan waktu ditentukan.

Dari pantauan di lapangan, penggerjaan pembuatan turap di Mandiangin Seberang, hanya dikerjakan sekitar 60 persen saja. Tentu hal ini mendapat keluhan dari masyarakat setempat. Selain tidak memberikan azas manfaatnya, anggaran yang dikucurkan Pemerintah juga terkesan sia-sia.

"Kemarin saya pernah ngobrol-ngobrol dengan tukangnya. Alasannya karena air sungai besar dan lambat surut, sehingga tidak bisa diselesaikan penggerjaannya. Tapi menurut saya, kenapa tidak dari jauh hari dikerjakan, malah saat dipenghujung tahun yang sudah kita ketahui memang masuk musim penghujan,"ungkap Ahmad warga setempat ketika ditanya sejumlah wartawan, Minggu (16/12)

Sementara itu, Muhammad Ibnu, Kasi Pembangunan, Jaringan dan Irigasi, Bidang Perairan Dinas PUPR Sarolangun, dikonfirmasi akhir November lalu mengatakan, bahwa pembangunan turap Mandiangin seberang tersebut menelan dana sekitar Rp.840 juta, dan batas akhir penggerjaan yakni tanggal 13 Desember 2018.

"Nanti kalau tidak selesai akan kita anggarkan kembali pada tahun 2019, agar penggerjaan pembuatan turap itu ada manfaatnya,"terangnya.

Terpisah, salah satu konsultan perencana dalam penggerjaan fisik di Kabupaten Sarolangun namanya enggan ditulis mengaku, bahwa biasanya penggerjaan fisik tidak selesai, dikarenakan kelalaian dari pihak rekanan.

“Terkadang pihak rekanan mau mengambil azas bencana saja. Nanti saat tidak selesai alasannya alam, hujan atau yang lainnya. Padahal, sebelum penggerjaan sudah ada hitungan yang matang untuk penggerjaan itu. Tidak mungkin hujan datangnya setiap hari, dan aliran sungai juga tidak mungkin selalu pasang, tentu ada surutnya,"ucapanya

Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri berapa waktu lalu pernah mengatakan, bahwa secara keseluruhan pekerjaan proyek fisik yang tidak diselesaikan tepat waktu, pembayarannya tidak boleh dilunasi.

“Semua proyek yang tidak diselesaikan sampai dengan tanggal 21 Desember mendatang. Untuk tidak mencairkan 100 persen, kalau ada nanti yang mencairkan 100 persen, resiko tanggung sendiri, yang jelas kita sudah komit seperti itu dan kita sudah mengingatkan,"ungkap Wabup.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sarolangun Ikhwan Nul Hakim saat dikonfirmasi sejumlah awak media. Dirinya mengatakan,sejumlah proyek fisik di Sarolangun yang terancam tidak selesai tepat waktu,sudah menjadi perhatian Kejari Sarolangun.

"Sekarang kita sedang melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek pembangunan. Banyak yang masih kurang dari sisi progres pekerjaannya, dan itu sekarang masih berlangsung," kata Kajari.

Dikatakannya, untuk proyek yang didampingi pihaknya, kalau progres pekerjaan kurang, pelaksana proyek akan disurati untuk dilakukan percepatan.

"Ada teguran pertama, teguran kedua.Tetapi yang melakukan teguran itu adalah Dinas yang bersangkutan, cuma kita sebagai konsultasi menyarankan supaya dilakukan teguran. Kalau waktunya lewat, tentu akan kita denda, tidak mungkin tidak. Kalau kita abaikan nanti akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Maka kita lakukan denda setiap keterlambatan, yang mereka lakukan,"pungkas Kajari. (red)

Kontributor : Arfandi