Walhi Sebut Penegakan Hukum Karhutla di Jambi Lemah

Seperti musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih menghantui Provinsi Jambi setiap tahun.

Walhi Sebut Penegakan Hukum Karhutla di Jambi Lemah
Peristiwa Karhutla yang Terjadi Beberapa Waktu Lalu (ist)

BRITO.ID, Berita Jambi - Seperti musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih menghantui Provinsi Jambi setiap tahun.

Terlebih, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jambi, menyampaikan untuk mewaspadai terjadinya Karhutla di Jambi, yang dimulai pada Bulan Juni 2020 dan meluas pada Bulan Juli hingga Agustus 2020 nanti.

Informasi yang disampaikan oleh BMKG tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Jambi, melalui BPBD sebagai instansi yang melakukan kordinasi penanganan Karhutla.

Kemudian berlanjut kepada bupati dan wali kota se Provinsi Jambi, pada tanggal 29 Mei 2020, nomor S 134/BPBD/-2/V/2020. Isi surat tersebut terkait dengan upaya peningkatan antisipasi karhutla dan langkah-langkah kesiagaan teknis yang harus segera dilakukan. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi pun turut mengomentari hal tersebut. Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Rudiansyah mengatakan, beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jambi, sampai saat ini masih pada tahap bagaimana cara memadamkan api.

"Namun belum maksimal melakukan upaya mendasar, dalam bentuk  pencegahan agar peristiwa karhutla itu sendiri tidak terjadi," kata Rudiansyah.

"Langkah maksimal yang mendasar tersebut salah satunya adalah, melakukan penegakan hukum yang tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh. Baik secara subjek maupun objek, terkait tata kelola di wilayah rentan terjadinya Karhutla di Provinsi Jambi," lanjutnya.

Dalam catatan Walhi Jambi, peristiwa Karhutla pada tahun 2015, setidaknya telah menghanguskan 80% lahan gambut yang ada di Provinsi Jambi. 

Hal tersebut juga dikuatkan dengan statemen dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah, yang mengaku dari jumlah lahan gambut di Provinsi Jambi yang berkisar 900 ribu hektar, 80 persen diantaranya terbakar di tahun 2015.

Dalam rilisnya, Walhi menyebutkan pada rekam jejak penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan di tahun 2015, terlihat jelas lemahnya pemerintah dalam proses penegakan hukum. 

Dimana dari 46 perusahaan yang terbukti pembakar lahan, hanya 4 perusahaan yang ditetapkan menjadi tersangka.

Situasi penegakan hukum Karhutla pada tahun 2015 kemudian terjadi ditahun 2019, dengan proses dan upaya yang tidak jauh berbeda.  

Penegakan hukum karhutla  terhadap korporasi di tahun 2019, ada 12 perusahaan yang telah diproses dan 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Juga ada 7 perusahaan yang telah dilakukan proses penyegelan dilokasi oleh KLHK.

Dari hal ini, Walhi Jambi mendorong agar pemerintah bersikap lebih tegas, agar pelaku pembakaran hutan jera dan Karhulta tak lagi terjadi.

"Melihat belum maksimalnya pemerintah dalam upaya pemulihan wilayah gambut, sebagai bagian dari pencegahan Karhutla dan penegakan hukum terhadap pelaku korporasi, maka sudah sewajarnyalah bagi semua pihak, agar mendukung dan menguatkan kembali peran-peran strategis pemerintah dalam melakukannya," pungkasnya.

Penulis: Hendro Sandi

Editor: Rhizki Okfiandi