17,9 Ribu Ton untuk Muarojambi, Pupuk Bersubsidi Rawan Diselewengkan

17,9 Ribu Ton untuk Muarojambi, Pupuk Bersubsidi Rawan Diselewengkan

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Kabupaten Muarojambi pada 2019 ini mendapat alokasi pupuk bersubsidi 17,9 ribu ton. Pupuk bersubsidi ini terdiri dari pupuk urea sebanyak 4.881,55 ton, SP36 sebanyak 2.123 ton,  Za sebanyak 1.534 ton, pupuk NPK sebanyak 8.469,20 ton, dan pupuk organik 937,50 ton.

 

"Yang berhak menerima pupuk bersubsidi ini adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani serta lahannya maksimal dua hektar. Sementara bagi petani yang memiliki lahan lebih dari dua hektar tidak berhak mendapat pupuk bersubsidi karena dianggap sebagai petani yang sudah mandiri," ungkap Kepala Seksi (Kasi) Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Luthfi Noor Kamis (2/5/19).

 

Luthfi menyampaikan jika alokasi pupuk bersubsidi 17,9 ribu ton ini secara keseluruhan untuk kebutuhan sektor pertanian. Sektor pertanian itu terdiri dari sub sektor tanaman pangan dan holtikultura, sub sektor perkebunan rakyat.

 

"Khusus untuk subsektor perikanan dan peternakan kita tidak dapat alokasi pupuk bersubsidi tahun ini. Mungkin karena petani kita tidak ada yang berminat menggunakan,"  paparnya.

 

Diakui Luthfi sistem pengajuan oleh kelompok tani saat ini sudah sangat selektif. Kelompok tani ini terlebih dahulu mengajukan RDKK (Rencana definitif kebutuhan kelompok).

 

"Pengajuannya sekarang semakin diperketat dengan sistim Elektronik-RDKK. Sistim ini untuk menghindari copy paste sekaligus merupakan cikal bakal kartu tani.  Rencananya mulai diterapkan 2020," ujarnya.

 

Meskipun sistem yang dibangun sudah semakin ketat bukan berarti potensi penyelewenangan pupuk bersubsidi telah tertutup. Penyelewengan pupuk bersubsidi tetap akan terjadi tanpa pengawasan secara ketat.

 

"Pengawasan di lapangan tetap harus diperketat.  Kita sudah tempatkan dua orang petugas untuk melakukan pengawasan di lapangan. Termasuk mengecek ke lokasi dan pemakaiannya oleh petani,” kata Luthfi.

 

Pengawasan ini sangat penting karena bisa saja petani menjual pupuk bersubsidi itu kepada perusahaan perkebunan. Modus seperti ini berpotensi terjadi mengingat harga pupuk subsidi jauh lebih murah dibanding pupuk non subsidi.

 

“Tidak hanya petani saja yang kita awasi,  distributor dan kios pengecer turut kita awasi dan verifikasi. Kita periksa spjb-nya (surat perjanjian jual beli),” katanya.

 

Luthfi menyebut pengawasan seperti ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. Sebab, sudah pernah ada kejadian dimana kios pengecer menjual pupuk bersubsidi kepada perusahaan.

 

"Potensi kecurangan itu harus diawasi. Kalau ada temuan maka akan dilaporkan kepada KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida),” ujarnya.

 

Harga pupuk bersubsidi juga turut dipantau. Soalnya, tidak jarang pupuk bersubsidi dijual di atas harga eceran tertinggi. Adapun HET masing-masing pupuk bersubsidi perkilogramnya adalah Rp1.800 untuk Urea,  SP36 harga Rp2000, Za Rp1.400, NPK Ponska Rp2.300 dan organik Rp500 per kilogram.

 

"Pengawasan HET ini memang tugas Disperindag, tapi kalau ada temuan tetap kita laporkan ke KP3," katanya.

 

Luthfi turut menjelaskan bahwa produsen pupuk bersubsidi ada tiga. Produsen itu adalah Iskandar Muda (PIM) khusus pupuk urea, Petrokimia Gresik ( menyalurkan SP36 dan Za)  dan Pusri khusus untuk pupuk NPK dan organik)

 

"Distributor di Muaro Jambi ini ada enam. PT.Pertani, Puskud Jambi, CV.  Gema Nusantara, CV.Putra Medina, CV. Mitra Tani Lestari,  dan CV. Chelsea Yance," kata Luthfi. (red)

 

Kontributor: Romi R