Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Dihadirkan Dalam Kasus Bencal Kerinci, Namun Tak Mampu Jawab Pertanyaan Hakim

Seorang ahli Pengadaan Barang dan Jasa, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, Muhammad Fajuri, dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi Dana Bencana Alam (Bencal) Kabupaten Kerinci, di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Senin (29/6).

Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Dihadirkan Dalam Kasus Bencal Kerinci, Namun Tak Mampu Jawab Pertanyaan Hakim
Proses Persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi (Hendro/BRITO.ID)

BRITO.ID, Berita Jambi - Seorang ahli Pengadaan Barang dan Jasa, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, Muhammad Fajuri, dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi Dana Bencana Alam (Bencal) Kabupaten Kerinci, di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Senin (29/6).

Di hadapan hakim, ahli menerangkan adanya pelanggaran dalam proses pelelangan dan lainnya.

"Ada beberapa yang seharusnya tidak diperbolehkan, namun tetap dilakukan," kata ahli.

"Beberapa diantaranya seperti mengalihkan pengerjaan kepada seorang honorer di dinas PU," lanjutnya.

"Lalu siapa yang paling bertanggungjawab dalam kasus-kasus seperti ini?," tanya Jaksa.

Ahli pun menerangkan, bahwa yang paling bertanggungjawab jika adanya kasus tersebut, adalah KPA, PPK, Panitia Lelang  Penyedia dan lainnya.

Namun beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim anggota Morailam Purba, tak mampu dijawab oleh ahli. 

"Nah ahli dari 3 pertanyaan saya tidak ada yang bisa dijawab ujungnya. Itu lah susahnya. Saya tanya anda jawabnya tidak tahu," kata hakim.

Diketahui, dalam kasus ini ketiga terdakwa, yakni Saiful Efrijal, Wardodi Arya Putra dan Asril, mengakibatkan adanya kerugian negara, sebesar Rp.473 juta, dari hasil perhitungan yang dibuat oleh BPKP perwakilan Propinsi Jambi.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) junto, pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) undang - undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang - undang nor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 Kuhpidana junto, pasal 64 ayat (1) Kuhpidana.

Penulis: Hendro Sandi
Editor: Rhizki Okfiandi