Anak Buah Prabowo Melawan, Tolak THR Dicicil: Jangan Tipu-tipu Tenaga Kerja!

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menolak solusi yang ditawarkan pemerintah soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah masa pandemi Virus Corona atau Covid-19. Skema penundaan dan pencicilan THR dinilai tak masuk akal oleh politisi partai Gerindra Bontang ini.

Anak Buah Prabowo Melawan, Tolak THR Dicicil: Jangan Tipu-tipu Tenaga Kerja!
Agus Waket DPRD Bontang. (Istimewa)

BRITO.ID, BERITA BONTANG- Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menolak solusi yang ditawarkan pemerintah soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah masa pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Skema penundaan dan pencicilan THR dinilai tak masuk akal oleh politisi partai Gerindra Bontang ini.

"Saya tak bisa menerima logika Kementerian Tenaga Kerja bersepakat (tunda dan cicil THR). Janganlah kita tipu-tipu tenaga kerja. Mereka sudah bekerja setengah mati. Pokoknya tak ada alasan. Wakil Ketua (DPRD) menolak bila ada perusahaan seperti itu," ucapnya.

Menurutnya, lebaran merupakan hari besar umat muslim di Indonesia.

Perjamuan di hari kemenangan setelah 30 hari berpuasa tersebut sudah jadi tradisi turun temurun, silaturahmi dengan keluarga, sahabat dan kerabat jadu agenda rutin tiap tahun.

"Dibutuhkan biaya untuk perjamuan itu. Sudah jadi tanggung jawab perusahaan menyiapkan itu," ucapnya.

Bagaimana dengan perusahaan yang terkena dampak akibat pandemi covid-19, kemudian mengalami kerugian?

Agus Haris mengatakan, setiap perusahaan baru yang beroperasi di Bontang wajib menyetor dana cadangan ke pemerintah melalui bank yang ditunjuk.

Tujuannya tak lain mengantisipasi hal-hal buruk di kemudian hari. Kasarannya agar perusahaan tak lepas tanggung jawab dalam pemberian hak-hak kepada pekerja. Dana itu bisa digunakan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

"Kan bisa diambil dari dana cadangan perusahaan. Pekerja wajib dikasih THR. Alasan penurunan ekonomi nggak bisa jadi alasan menunda atau mencicil," ujarnya.

"Betul ada perusahaan yang tak mampu (kondisi pandemi), di sini peran pemerintah carikan solusi. Tak boleh korbankan rakyat. Nggak boleh. Saya tolak kebijakan Kementerian itu," tuturnya.

Ia meminta Disnaker Bontang menyampaikan kondisi rill kepada pemerintah pusat. Bahwa THR untuk para pekerja tak bisa dicicil atau ditunda.

Bila ada perusahaan di Bontang konsultasi, Ia menegaskan bahwa THR tak bisa ditunda, sama seperti lebaran yang tak bisa ditunda waktunya.

"Jangan turut mengiyakan skema seperti itu. Disnaker harus tegas. Tak bisa begini. Sudah lama (perusahaan) untung, corona baru beberapa bulan aja ini. THR ditunda. (Pekerja) yang baru bekerja, kan ada subisidi silang. Sekaligus bersedekahlah. Bukan malah mengurangi hak-hak pekerja," tuturnya.

Pihaknya bakal mengawasi perusahaan yang tak memberikan THR kepada karyawannya di Bontang, terutama yang sudah lama beroperasi di Bontang.

Apabila ditemukan aduan atau laporan, mereka akan panggil untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Jangan longgarkan perusahaan untuk mencicil uang THR pekerja. Ini kan orang tak bisa ditunda makan. Berbelanja," tuturnya.

"Lebaran tak bisa diundur," timpalnya lagi.

Sumber: TribunKaltim
Editor: Ari