Bupati Bungo Pantau Warga Isolasi Mandiri, Berikut Aturan Baru PPKM Level 3 yang Wajib Dipatuhi

Bupati Bungo Mashuri bersama Unsur Forkompinda Pemerintah Kabupaten Bungo memantau masyarakat yang terpapar COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing. Tak hanya itu, Mashuri juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang tengah melakukan isolasi mandiri. Serta memberikan arahan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memantau perkembangan kesehatan masyarakat yang terpapar COVID-19, Rabu (28/7).

Bupati Bungo Pantau Warga Isolasi Mandiri, Berikut Aturan Baru PPKM Level 3 yang Wajib Dipatuhi
Bupati Bungo Mashuri menyerahkan sembako kepada warga (Ari/brito.id)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Bupati Bungo Mashuri bersama Unsur Forkompinda Pemerintah Kabupaten Bungo memantau masyarakat yang terpapar COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing.

Tak hanya itu, Mashuri juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang tengah melakukan isolasi mandiri. Serta memberikan arahan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memantau perkembangan kesehatan masyarakat yang terpapar COVID-19, Rabu (28/7).

"Hal ini sangat penting, sebab mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing, merupakan kewajiban kita juga untuk memantau mereka," ungkapnya.

Diketahui pula bahwa Bupati Bungo mengeluarkan surat edaran baru bernomor 300/402/Kesbangpol tentang pemberlakuan PPKM Level 3 dan pengoptimalan Posko Penanganan Covid-19 di Kelurahan dan Desa diterbitkan pada Selasa (27/8).

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di enam kecamatan yakni Pasar Muarabungo, Bungodani, Rimbotengah, Bathin III, Pelepat dan Pelepat Ilir dilakukan secara daring. Sedangkan kecamatan lain secara luring dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kemudian pelaksanaan kegiatan perkantoran diberlakukan 75 persen WFH dan 25 persen WFO. Pelaksanaan kegiatan di lokasi esensial baik pasar, perbankan, toko, Swalayan, minimarket, dapat beroperasi 100 persen dengan jam operasional dan kapasitas serta menerapkan protokol kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan operasional di pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 17.00 WIB serta kapasitas pengunjung 25 persen dengan Prokes.

Tempat ibadah dapat melaksanakan peribadatan dengan kapasitas 25 persen sesuai arahan Kemenag RI. Untuk kegiatan resepsi pernikahan di wilayah enam kecamatan dilarang, sedangkan di kecamatan lain diperbolehkan dengan kapasitas 25 persen.

Dengan tidak ada hidangan ditempat serta tidak ada kegiatan organ tunggal. Serta mendapatkan izin dan rekomendasi dari Camat dan Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan setempat.

Pelaksanaan tempat area publik, yakni Taman umum, tempat wisata umum, dan area umum lainnya untuk sementara waktu ditutup. Kemudian pasar, kelontongan, agen, voucher, laundry, dan cucian kendaraan dan lainnya diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas, dan menyediakan hand sanitizer. (Ari)