Dewan Muarojambi Duduk Bersama Kaum Milenial di Poli Umum Bahas Persoalan Daerah
Minggu (24/1/21) malam, tiga orang anggota DPRD Muarojambi terpilih Dapil I (Sekernan, Marosebo, Tamanrajo), berkumpul bersama para milenial.
Rizki Okfiandi 
BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Minggu (24/1/21) malam, tiga orang anggota DPRD Muarojambi terpilih Dapil I (Sekernan, Marosebo, Tamanrajo), berkumpul bersama para milenial.
Mereka berdiskusi mengenai persoalan di Muarojambi dalam kegiatan bertajuk Pojok Literasi dan Diskusi Umum (Poli Umum).
Tiga anggota DPRD tersebut adalah Edison (Golkar), Baijuri (PDI-P) dan Rusdi Saleh (PAN). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Cafe Sengeti depan Mapolsek Sekernan di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan.
Berbagai persoalan dibahas dan dikupas salah satunya soal bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dan sektor.
Ditekankannya diskusi pada persoalan bantuan ini, mengingat saat ini perekonomian masyarakat yang sangat menurun di kondisi pandemi saat ini. Hal ini juga senada dengan tujuan pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terpuruk lantaran Pandemi yang melanda.
"Saat ini masyarakat dituntut untuk proaktif dan jemput bola. Karena memang saat ini berbeda dengan jaman dulu. Perlu syarat-syarat yang memang harus dipenuhi," kata Edison politisi Golkar Minggu (24/1/21) malam.
Soal bantuan ini, kata Edison, masyarakat mau tidak mau harus mempersiapkan segala persyaratan administrasi. Seperti halnya bantuan di bidang pertanian maka diperlukan adanya kelompok tani yang berbadan hukum.
"Kalo di bidang peternakan harusnya punya kelompok tani peternakan, pertanian juga harus punya kelompok tani dan harus berbadan hukum. Itu yang harus dilakukan sekarang. Jadi masyarakat yang harus jemput bola. Kalo nunggu tidak bakal dapat, negara kita punya aturan," ungkapnya.
Sementara Baijuri, Politisi PDI-P malam itu menyebut, bahwa saat ini pihak DPRD Muarojambi tengah memperbaiki data terkait dengan masyarakat kurang mampu. Karena menurutnya saat ini data yang dipakai masih merupakan data lama.
"Di DPR, seperti data PKH ini tengah kita bahas untuk di-update. Karena data yang ada itu data 2013 lalu. Yang meninggal masih ada, dan merubah itu tidak mudah, memang harus ditata dari awal," pungkasnya.(adv)
