Dinas Perlindungan Anak Tanjab Barat Minta Tidak Melibatkan Anak-anak di Panggung Politik

Di tahun-tahun politik, anak dibawah umur sering kali terseret kedalam arus politik praktis karena berbagai faktor. Bahkan, anak- anak didesak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Dinas Perlindungan Anak Tanjab Barat Minta Tidak Melibatkan Anak-anak di Panggung Politik
Kampanye yang Digelar di Tanjab Barat (Heri Anto/BRITO.ID)

BRITO.ID BERITA TANJAB BARAT- Di tahun-tahun politik, anak dibawah umur sering kali terseret kedalam arus politik praktis karena berbagai faktor. Bahkan, anak- anak didesak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Menampilkan anak di atas panggung kampanye dalam bentuk hiburan, menggunakan anak untuk memasang atribut - atribut kampanye, membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arah kampanye dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.

Melihat kejanggalan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanjab Barat meminta semua elemen bersinergi membuat Kabupaten Tanjab Barat menjadi Pilkada yang ramah anak.

Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPA) P3AP2KB Kabupaten Tanjab Barat, Agus Sumantri, MH mengungkapkan kasus tersebut tentunya sudah mengangkangi Undang-Undang no 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak, pasal 15 huruf a yang menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

"Hal itu juga dikuatkan dengan pasal 280 ayat 2, huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi pelaksanaan dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki hak memilih," papar Agus, kepada brito.id jum'at ((18/9).

Ia juga menilai, polemik ini tidak terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk itu Ia meminta pemangku kepentingan perlindungan anak untuk tegas dalam menyikapi tahun politik kali ini.

"Pemangku kepentingan perlindungan anak terdiri dari orangtua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, negara ataupun pemerintah. Jadi semua itu harus saling bahu membahu," ucapnya.

Dengan demikian, harus ada komitmen bersama dalam setiap tahapan pemilu agar ramah anak sesuai dengan surat edaran tentang pelimihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 ramah anak yang diterbitkan langsung oleh Banwaslu, KPU, KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Salah satu point dalam surat edaran tersebut yakni pengawasan terhadap bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik," pungkasnya.

Penulis: Heri Anto

Editor: Rhizki Okfiandi