DPRD Temukan Kejanggalan Pungutan Pasien Isolasi, Direktur RSUD: Itu Multi Tafsir

Rapat yang dilakukan DPRD Merangin bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Kol Abundjani Bangko, beberapa hari lalu tidak membuahkan hasil.

DPRD Temukan Kejanggalan Pungutan Pasien Isolasi, Direktur RSUD: Itu Multi Tafsir
Direktur RSUD Bangko dr Berman Saragih dan Rapat Bersama Komisi II DPRD (ist)

BRITO.ID, BERITA MERANGIN - Rapat yang dilakukan DPRD Merangin bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Kol Abundjani Bangko, beberapa hari lalu tidak membuahkan hasil.

Pasalnya, DPRD tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari 2 instansi tersebut.

Khusus di RSUD, DPRD mempertanyakan tentang pungutan terhadap pasien isolasi yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor HK.01.07/ Menkes/ 4718/ 2021, tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pasien Covid-19.

"Di dalam keputusan menteri itu, sudah dijelaskan tentang klaim biaya penanganan pasien, baik itu suspek maupun terkonfirmasi positif, tertanggal 21 Mei," ujar Anggota Komisi II DPRD Merangin, As'ari El Wakas.

Pria yang akrab disapa Puk ini pun akhirnya memutuskan untuk memanggil khusus RSUD Bangko terkait pungutan biaya ini.

"Kita kan tidak dapat jawaban yang puas dari RSUD, makanya kita akan panggil secara khusus RSUD, terkait masalah ini," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Bangko, dr Berman Saragih, yang coba dikonfirmasi di ruangannya mengaku pemahaman tentang Peraturan Menteri Kesehatan tersebut multi tafsir.

"Karena kalau kami klaim untuk penanganan pasien yang isolasi sambil menunggu hasil PCR keluar, tetap akan ditolak," katanya.

Namun, semenjak tanggal 8 Agustus kemarin, Berman mengakui tidak ada lagi pungutan, karena telah ada aturan terbaru, meskipun bukan Peraturan Menteri Kesehatan, melainkan surat dari BPJS.

"Itu sudah ada aturan terbarunya dari BPJS, di dalam itu sudah dibunyikan, pasien suspek tidak lagi dipungut biaya, per tanggal 8 Agustus hingga sekarang," katanya.

Untuk diketahui, RSUD diketahui memungut biaya atas pasien isolasi yang sedang menunggu hasil PCR keluar, lantaran RSUD tidak mempunyai dasar untuk mengklaim biaya tersebut ke anggaran penanganan Covid-19.

Penulis: Rhizki Okfiandi