Evi Frimawaty: DLH Provinsi Jambi Terus Melakukan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup

Evi Frimawaty: DLH Provinsi Jambi Terus Melakukan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup

BRITO.ID BERITA JAMBI - Kepala Dinas lingkungan Hidup Provinsi Jambi Evi Frimawaty menjelaskan, kegiatan pengawasan penaatan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanaan. Hal ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DLH.

"Hal ini sejalan dengan pasal 71 Undang - undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ungkap Evi Frimawaty.

Dalam UU itu menyatakan bahwa "Menteri, Gubernur, Walikota sesuai dengan kewenangan wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. 

"Hal ini diperkuat lagi oleh Undang-undang No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tambah Evi.

Lampiran  Undang –Undang No.23  Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah

No

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/

KOTA

6.

Pembinan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut dikatakan Evi Friimawaty, di dalam Standar Operational Pengawasan (SOP) ada beberapa bagian objek yang harus dilaksanakan. Diantaranya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya ada peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang terkait. (Standar baku mutu lingkungan untuk air dan udara) serta adanya aspek perizinan lingkungan hidup yang terdiri dari izin lingkungan dan pelaporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL).

"Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari aspek perizinan lingkungan hidup yang terdiri dari, izin pembuangan air limbah ke badan perairan. Izin pemanfaaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin pengumpulan limbah B3, izin pemanfaatan limbah B3. (Izin pemerintah pusat yang ada di daerah), izin penimbunan limbah B3 (izin pemerintah pusat yang ada di daerah), izin dumping ke media lingkungan (izin pemerintah pusat yang ada di daerah)," kata Evi Frimawaty.

Menurut Evi, ada dua belas metode pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan lingkungan hidup. Diantarannya, persiapan lapangan pengawasan penaatan, proses dan prosedur masuk ke perusahan, pertemuan pendahuluan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi/fasilitas, wawancara, pengambilan sample, pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara, dokumentasi data, pembuatan berita acara pengawasan, pertemuan penutup, pembuatan laporan pengawasan. (sai).