Kadis PUPR Bungo Jelaskan Proyek Jalan Rp1,84 Miliar yang Disebut Berlokasi di Jalan Nasional
Ari W
BRITO.ID, BERITA BUNGO — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo, Dwi Herwindo, ST, angkat bicara terkait proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III senilai Rp1,84 miliar yang tengah dilelang melalui LPSE Kabupaten Bungo.
Sebelumnya, proyek dengan Kode Tender 10131108000 itu menjadi sorotan publik lantaran dalam dokumen tender tertulis lokasi pekerjaan berada di ruas “Jalan Nasional – Sungai Mancur – Bungo (Kab.)”, sehingga memunculkan pertanyaan terkait kewenangan penggunaan anggaran APBD untuk ruas yang disebut jalan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Dwi Herwindo menegaskan bahwa proyek yang dimaksud bukan berada pada ruas jalan nasional, melainkan jalan kabupaten yang berada di wilayah Sungai Mancur.
Hal itu disampaikan langsung Kadis PUPR Bungo dalam percakapan konfirmasi terkait proyek tersebut.
“Jalan nasional itu nama titik pengenalnya saja,” jelas Dwi Herwindo.
Ia menerangkan, penyebutan “jalan nasional” dalam dokumen tender hanya sebagai titik nol atau penanda awal lokasi pekerjaan menuju ruas jalan kabupaten yang akan ditangani.
“Titik nol ruasnya di jalan nasional, ruasnya ke dalam jalan Sungai Mancur,” ujarnya lagi.
Saat ditanya apakah posisi proyek berada dari Simpang Sungai Mancur menuju ke dalam wilayah jalan kabupaten, Dwi Herwindo membenarkannya.
“Iya yang jalan kabupatennya,” tegasnya.
Dengan penjelasan tersebut, PUPR Bungo memastikan proyek pemeliharaan berkala tersebut tetap berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo dan menggunakan anggaran APBD untuk ruas jalan kabupaten, bukan jalan nasional.
Diketahui, proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III memiliki nilai pagu sekaligus Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.840.000.000.
Selain ruas Jalan Sungai Mancur, paket pekerjaan juga mencantumkan lokasi Jalan Karya Bakti Kabupaten Bungo.
Tender proyek tersebut menggunakan metode Pascakualifikasi Satu File dengan sistem Harga Terendah Gugur dan diperuntukkan bagi perusahaan berkualifikasi usaha kecil.
(Ari Widodo)
