Lahan PT BSU Masuk di 2 Wilayah, Ini Penjelasan Pemkab Muarojambi

Lahan PT BSU Masuk di 2 Wilayah, Ini Penjelasan Pemkab Muarojambi
Kabag Pertanahan dan Batas Wilayah Setda Muarojambi (Raden Romi/BRITO.ID)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - PT Berkah Sawit Utama (BSU) ex Asiatic akan mengajukan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) atas sekitar 20 ribu hektare lahan konsesinya.

Lahan konsesi mereka memiliki izin HGU Nomor 1 Tahun 1986 dan sesuai aturan akan habis masanya pada tahun 2021 mendatang.

Pada waktu pembahasan perpanjangan HGU, wilayah masih diduga berada pada dua wilayah yakni Kabupaten Batanghari dan Muarojambi.

PT BSU sudah setuju untuk membebaskan lahan konsesi mereka seluas kurang lebih 3700 hektar.

"Lahan 3700 hektar tersebut menurut perusahaan merupakan blok yang tidak tertanam dan bukanlah lahan milik masyarakat," kata Kepala Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah Setda Muarojambi M. Ikbal Selasa (14/1/20).

Dijelaskan Ikbal, karena persoalan tapal batas yang belum jelas antara Kabupaten Muarojambi dan Batanghari, maka lahan tersebut belum bisa dipastikan masuk wilayah mana.

Saat proses perpanjangan tersebut kedua Kabupaten diundang baik itu Kabupaten Muarojambi maupun Batanghari bersama Pemprov Jambi dan perusahaan serta pihak terkait untuk duduk bersama.

"Pihak PT BSU sudah mengajukan dan bersedia secara sukarela melepaskan lahan HGU-nya seluas kurang lebih 3700 hektar untuk mengakomodir seluruh permasalahan konflik lahan yang ada di lahan tersebut. Termasuk penyelesaian sertifikat tanah transmigrasi Unit 22 Sungaibahar yang berada di perbatasan Tanjungsari dan Desa Bungku Kabupaten Batanghari," terang Ikbal.

Menurut Ikbal, saat ini ada 235 KK yang mendapatkan lahan tersebut dengan luasan lahan sekitar 571 hektar dan itu sudah disetujui oleh PT BSU. Namun karena persoalan tapal batas tanah tersebut belum dilakukan sertifikasi.

"Kalau untuk 235 hektar tersebut sudah dilakukan validasi data lengkap namun untuk sertifikat masih terkendala objek tanah (yang) masih menunggu kejelasan soal batas Batanghari Muarojambi. Tapi bagi KK tidak mempersoalkan,"paparnya.

Artinya, kata Ikbal, dari 3700 hektar lahan yang dibebaskan oleh PT BSU, 571 hektar sudah jelas dan terverifikasi.

"Nah untuk sisanya sekitar 3129 hektar apakah nanti diserahkan kepada SAD yang ber-KTP Muarojambi atau Batanghari kita serahkan ke tim verifikasi Pemprov Jambi. Kami juga terus mendorong pecepatan penyelesaian persoalan ini agar segera clear," terangnya. 

Penulis: Raden Romi

Editor: Rhizki Okfiandi