PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda, Khawatir Klaster Penularan Baru

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan sikap terkiat dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 agar ditunda. Terlebih dengan pandemik COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan dan tidak terkendali jika Pilkada dilanjutkan.

PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda, Khawatir Klaster Penularan Baru
Said Aqil Siradj (ist)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan sikap terkiat dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 agar ditunda. Terlebih dengan pandemik COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan dan tidak terkendali jika Pilkada dilanjutkan.

“Point pertama meminta kepada KPU RI, pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," terang Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Minggu (20/9).

Kendati pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, pelaksanaan Pilkada dinilai sulit terhindar dari konsentrasi orang dengan jumlah banyak dalam seluruh tahapannya. Sehingga bakal mengakibatkan potensi penularan COVID-19.

"Hal ini jelas kala pendaftaran pasangan calon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan. Fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif COVID-19," ungkapnya.

PBNU menilai saat ini Indonesia dalam kondisi darurat COVID-19, sehingga prioritas utama kebijakan pemerintah diorientasikan untuk masalah kesehatan, termasuk merealokasikan anggaran pilkada.

"Kami meminta untuk mengalokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial," kata Said. (red)