Pemekaran Desa di Muarojambi, Haikal: Eksekutif Jangan Lambat!

Pemekaran Desa di Muarojambi, Haikal: Eksekutif Jangan Lambat!
Wakil Ketua II DPRD Muarojambi Ahmad Haikal (Romi/brito.id)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Kabupaten Muarojambi terdiri 150 desa dan 5 kelurahan. Dari sekian desa beberapa diantaranya mengajukan pemekaran desa.

Diantaranya Desa Sungaigelam Kecamatan Sungaigelam, Desa Kasangpudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong dan desa Bukitbaling dan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan. 

DPRD Muarojambi mendorong pemekaran desa ini cepat terealisasi.

"Harus secepatnya. Kita selaku legislator terus memantau prosesnya dan mendorong percepatan pemekaran desa ini segera terealisasi," kata Wakil Ketua II DPRD Muarojambi Ahmad Haikal Selasa (17/9/19).

Ahmad Haikal menyayangkan proses pemekaran desa yang berlarut dan tak kunjung terealisasi. Dia berharap pihak eksekutif lebih getol lagi menyelesaikan persoalan di lapangan agar proses pemekaran desa ini bisa rampung.

"Segala potensi persoalan yang ada segera diselesaikan semisal persoalan tapal batas. Harus jelas tapal batasnya karena ini juga termasuk salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk lakukan pemekaran desa. Eksekutif jangan lambat," kata dia.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muarojambi Raden Najmi dikonfirmasi menyebut bahwa proses pemekaran desa saat ini masih terus berjalan. Pihaknya saat ini masih menunggu penetapan titik Ordinat batas wilayah desa. 

"Terus berjalan. Kita masih menunggu penetapam titik koordinat batas. Memang proses batas ini agak sedikit alot," ungkap Raden Najmi melalui sambungan telepon Selasa (17/9/19).

Dipaparkan Najmi, simpul-simpul batas ini nantinya akan dituangkan dalam Perbup Desa Persiapan. Runutannya, kata Najmi, setelah Perbup desa persiapan kelar selanjutkan akan dikirimkan ke Provinsi untuk didaftarkan.

"Kerja tim sedang berjalan. Mudah-mudahan ini cepat terealisasi," katanya.

Diakui Najmi, banyak keuntungan dari pemekaran desa. Selain mempercepat pelayanan, juga bisa proses pembangunan desa lebih pesat.

"Kalau nantinya disetujui oleh Kementrian dan sudah diregister tentu dana desa dan alokasi dana desa serta bagi hasil pajak bisa bertambah. Yang pada akhirnya bermuara pada percepatan pembangunan di desa tersebut," pungkasnya. (RED)

Kontributor : Romi R