Proyek 2019 Sarolangun Rugikan Negara Rp 9,8 Miliar

Hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jambi,di instansi Dinas Penggerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sarolangun, terdapat temuan kerugian negara sebesar Rp.9,8 miliar.

Proyek 2019 Sarolangun Rugikan Negara Rp 9,8 Miliar
Salah Satu Pekerjaan di Sarolangun (ist)

BRITO.ID,BERITA SAROLANGUN-  Hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jambi,di instansi Dinas Penggerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sarolangun, terdapat temuan kerugian negara sebesar Rp.9,8 miliar. 

Hal itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun,pada tahun anggaran 2019.

"Kita sudah berkoordinasi dengan cara menyurati pihak rekanan, karena itu prosedur untuk menindaklanjuti dari LHP BPK, dan untuk waktu yang kita berikan, yakni kurun waktu 60 hari kerja," kata Ibnu Ziady Kepala Dinas PUPR Sarolangun (22/07/2020)

Dikatakannya, dengan adanya temuan dari LHP ini, pihak rekanan harus bersedia mengembalikam temuan atau kekurangan pekerjaan itu. Karena sampai saat ini pihak rekanan sudah menandatangani berita acara.

“Mesti bersedia (mengembalikan temuan itu), karena mereka sudah menandatangani berita acara,” ujarnya.

Saat ditanya apa saja pekerjaan fisik yang menjadi temuan BPK RI itu, Ibnu Ziady mengatakan, ada beberapa item yang menjadi temuan, dan kesemua itu adalah penggerjaan fisik.

“Pekerjaan kurang lebih 14 item kegiatan, rata-rata ada yang jalan, jembatan, ada juga konsultan,” ungkapnya.

Selanjutnya, saat disinggung apakah ada temuan BPK RI sebelum tahun 2019 yang belum dikembalikan oleh rekanan, Ibnu Ziady mengakui masih ada, hanya saja tidak terlalu banyak, hanya berkisaran diangkat 20 persen dari hasil temuan.

"Kalau untuk temuan BPK RI sebelum tahun 2019 kebawah, masih ada yang belum dikembalikan rekanan. Tapi kita sudah ada kerjasama dengan pihak Kejaksaan agar pihak rekanan bisa menggembalikan kerugian negara. Dan yang pasti, sesuai dengan anjuran pihak  Kejakasaan, bagaimana cara kerugian negara bisa dikembalikan, jadi rekanan boleh membayarnya dengan cara diansur,"pungkasnya

Penulis: Arfandi S
Editor: Rhizki Okfiandi