Tes CPNS Provinsi Jambi Terancam Gagal

Tes CPNS Provinsi Jambi Terancam Gagal
Ilustrasi. (Ist)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terancam batal. Pasalnya, anggaran yang telah disiapkan untuk tahun 2019. Sementara pelaksanaan tes CPNS akan dilaksanakan pada 2020 mendatang.

Hal itu berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakornas) yang dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Indonesia dan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BPSDM, proses pelaksanaan akan dibuka pada awal 2020 melalui portal Menpan RB.

Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi Jum'at (11/10/2019) mengatakan Pemprov Jambi sudah menyiapkan anggaran di 2019, karena pelaksanaan di 2020 maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan kembali melaporkan untuk dialihkan di 2020.

"Itukan masih dalam proses, kita lihat dulu dapat atau tidak kuotanya. Yang jelas semuanya sudah kita antisipasi," ujarnya.

Lanjutnya, BKD sebagai penyelenggara tentunya tetap mengusulkan anggaran tersebut melalui Tim TAPD yang akan membahasnya ke Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.

"InsyaAllah yakin jadi, karena ini untuk kepentingan rakyat banyak, duitnya ada sekitar Rp150-160 juta, karena kan cuma Silpa," katanya.

Ketika ditanya jumlah kuota CPNS yang diajukan oleh Pemprov Jambi sendiri, Husairi menyampaikan khusus di Pemprov Jambi diajukannya kurang lebih 336 orang dengan formasi yang tidak jauh berbeda dari CPNS Tahun 2018 lalu yakni tenaga pendidik (guru SMA/SMK) dan tenaga kesehatan.

Sementara kabupaten kota itu disesuaikan pada usulan masing-masing."Disetujui berapa jumlah kuotanya kita belum tahu, nanti akan diketahui saat akhir Oktober," katanya.

Lebih lanjut, Husairi mengaku adanya permasalahan yang sama terjadi disetiap daerah adalah terkait anggaran CPNS itu sendiri. Sebab menurutnya, anggaran telah dianggarkan tahun 2019 sedangkan pelaksanaan di 2020, maka nantinya akan menjadi Silpa.

"Silpa akan dialihkan pula ke tahun 2020, mudah-mudahan nanti melalui Banggar DPRD dapat meminta persetujuan untuk dapat dimunculkan di 2020, kalau tidak kita tidak ada anggaran," ungkapnya. (RED)

Reporter : Deni S