YLKI Sebut Kasus Kekerasan Dilakukan Debt Collector Meningkat, Apa Penyebabnya?

YLKI Sebut Kasus Kekerasan Dilakukan Debt Collector Meningkat, Apa Penyebabnya?

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Minimnya sosialisasi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait jaminan Fidusia kepada masyarakat menyebabkan peningkatan dalam kasus perlakuan kekerasan yang dilakukan oknum Debt Collector terhadap konsumen.

 

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), Ibnu Choldun, Selasa (25/6/2019) bahwa OJK sebagai stakeholder lebih gencar dalam mensosialisasikan, sehingga pemahaman masyarakat terhadap Fidusia itu lebih jelas.

 

"Agar masyarakat tahu prosedur eksekusi dan proses pembiayan jaminan Fidusia itu seperti apa," katanya.

 

Lanjutnya, pihaknya berharap proses penangan Fidusia ini melalui proses hukum, bukan dengan cara premanisme. Pasalnya, apabila dengan proses premanisme tentunya dapat merugikan konsumen.

 

"Seperti melakukan penarikan objek Fidusia di rumah pribadi konsumen, tanpa menunjukkan seritifikasi dari petugas dan melengkapi prosedur penarikan," ujarnya.

 

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Yuyan ketika dikonfirmasi terkait maraknya terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum Debt collector. Dia menjelaskan saat ini pihaknya telah menangani beberapa kasus laporan masyarakat yang menyatakan mendapat perlakuan kekerasan dilakukan oleh oknum itu.

 

"Kalau proses fidusianya tidak ada masalah, cuma proses dan tatacara penarikan objek fidusianya sendiri yang menjadi persoalan," ucapnya.

 

Ditambahkannya, pihaknya pernah menerima laporan terkait kekerasan dalam penarikan objek jaminan fidusia, akan tetapi setelah dilakukan cross chek dan keterangan saksi ternyata tidak seperti yang dilaporkan.

 

 

"Apabila masyrakat ada yang mengalami kekerasan dari oknum debcolektor silahkan laporkan, namun efeknya kita akan proses lanjut," terangnya.

 

Ketika ditanya terkait pasal yang dikenakan terhadal oknum debt collector yang melakukan tindakan kekerasan. Ia menegaskan akan mengenakan pasal 368, 365 atau 351 tergantung situasi yang terjadi. (RED)

 

Reporter : Deni