Elas Anra Dermawan SH Soroti Zona Merah Kawasan Pertamina, BUMN Vs Rakyat!

BRITO.ID, BERITA JAMBI – Praktik mafia hukum yang dinilai kian merusak sendi-sendi keadilan menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk Menakar Sentimen Publik yang digelar pada Selasa (10/12/2025). Dalam forum tersebut, Advokat Elas Anra Dermawan, S.H. hadir sebagai narasumber dan menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Elas Anra Dermawan menegaskan bahwa mafia hukum tumbuh subur ketika hukum kehilangan nurani dan keberpihakan kepada keadilan. Menurutnya, hukum kerap diselewengkan menjadi alat kekuasaan, bukan lagi instrumen perlindungan bagi masyarakat.

"Saya melihat mafia hukum tumbuh ketika hukum kehilangan nurani dan keberpihakan pada keadilan. Hukum kerap dijadikan alat kekuasaan, bukan pelindung warga," tegas Elas di hadapan peserta diskusi.

Ia menilai, dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri menghadapi ketidakadilan. Kesadaran hukum dan solidaritas antarsesama warga harus diperkuat sebagai benteng terakhir untuk menjaga marwah negara hukum.

Tak hanya itu, Elas Anra juga menyoroti munculnya berbagai zona merah konflik Pertamina versus rakyat, khususnya di daerah-daerah yang terdampak aktivitas energi. Ia menilai, sebagai Badan Usaha Milik Negara, Pertamina seharusnya hadir membawa solusi dan keadilan sosial, bukan justru berhadap-hadapan dengan masyarakat.

“Pertamina adalah BUMN, milik negara dan milik rakyat. Ketika muncul zona merah konflik antara Pertamina dan masyarakat, ini alarm serius. Jangan sampai negara hadir dalam wajah yang menekan rakyatnya sendiri,” ujar Elas.

Menurutnya, konflik-konflik tersebut sering kali diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum bagi warga, serta adanya dugaan praktik-praktik yang tidak transparan. Dalam situasi ini, masyarakat kerap berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki kekuatan modal dan akses kekuasaan.

Lebih lanjut, Elas menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya kekuasaan, termasuk aparat dan institusi penegak hukum. Menurutnya, konsep warga jaga warga bukan hanya slogan, melainkan kebutuhan nyata di tengah melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

"Kesadaran hukum dan solidaritas antarmasyarakat menjadi benteng terakhir untuk saling menjaga, mengawasi kekuasaan, dan memastikan negara hukum tetap bermakna," tambahnya.

Diskusi publik ini berlangsung dinamis dengan dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, hingga kalangan muda. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan keresahan mereka terkait praktik hukum yang dinilai tidak adil serta harapan akan reformasi penegakan hukum yang lebih berintegritas.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang refleksi bersama sekaligus pemantik kesadaran publik agar tidak apatis terhadap persoalan hukum. Dengan keterlibatan warga secara kolektif, penegakan hukum yang berkeadilan dinilai masih memiliki harapan untuk diperjuangkan.

(Ari Widodo)