Lagi, DPRD Muarojambi Kritik Kinerja DPU PR

Anggota DPRD Muarojambi Dapil Jambi Luar Kota pertanyakan fungsi pengawasan dari Dinas PUPR terhadap pengerjaan bangunan fisik di dapil mereka. Hal tersebut mereka kemukakan saat melaksanakan evaluasi pekerjaan fisik tahun anggaran 2020 Kamis (7/1/21).

Lagi, DPRD Muarojambi Kritik Kinerja DPU PR
Anggota DPRD Saat Mengecek Pekerjaan Fisik (Raden Romi/BRITO.ID)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Anggota DPRD Muarojambi Dapil Jambi Luar Kota pertanyakan fungsi pengawasan dari Dinas PUPR terhadap  pengerjaan bangunan fisik di dapil mereka. Hal tersebut mereka kemukakan saat melaksanakan evaluasi pekerjaan fisik tahun anggaran 2020 Kamis (7/1/21). 

Pantauan media ini, saat evaluasi 5 anggota dewan Dapil Jaluko yang terdiri dari Ulil Amri (PAN), Zulkifli, SH (Gerindra), Wiji Susyani (PKB), Sukarman Bontet (Demokrat) dan Sumarsen Purba (PDI-P) mengecek satu persatu pekerjaan fisik di dapil sana. Mulai dari pengerjaan jalan lingkungan, jembatan, peningkatan jalan hingga irigasi atau normalisasi. 

"Dalam evaluasi hari pertama ini kita temukan masih banyak kejanggalan di lapangan. Ini terindikasi kurangnya pengawasan dari PUPR Muarojambi terhadap hasil dan mutu pekerjaannya," kata Zulkifli SH, Kamis (7/1/20/1) di sela-sela kegiatan evaluasi tersebut.

Zulkifli mencontohkan, pekerjaan pengerasan atau peningkatan  jalan di Desa Pematangjering. Kata dia, terlihat secara kasat mata ada kekurangan dari ketebalan material di pekerjaan peningkatan jalan tersebut. 

"Bahkan dari pengakuan masyarakat ada beberapa titik yang dikerjakan manual oleh mereka. Material yang digambarkan secara manual bukan oleh alat berat sehingga hasilnya tidak padat," kata Zulkifli. 

Untuk memastikan apakah ada kesesuaian spesifikasi material yang digunakan sesuai dengan standart pekerjaan dalam RAB, mereka mengambil sampel material di sana. Mereka berharap temuan ini ditindaklanjuti oleh dinas terkait yakni PUPR, dan hal tersebut sudah mereka sampaikan kepada perwakilan dinas terkait yang turut hadir di sana. Bahkan sempat terjadi adu argumentasi antara anggota dewan dan pengawas dari pihak PUPR yang hadir.

"Ke depan, kepada pemerintah kita meminta untuk rekanan diperketat pengawasannya, jangan sampai terulang lagi ada temuan di lapangan. Ini setiap tahun selalu ada temuan, bagaimana fungsi pengawasannya, agar lebih ditingkatkan lagi," kata Sukarman Bontet politis Demokrat yang juga turut hadir saat evaluasi tersebut.

Menurut Sukarman, pekerjaan peningkatan jalan tersebut kurang optimal di sisi pemadatan materialnya. 

"Kami sayangkan pengawasan itu kurang jeli. Terkhusus material dan pemadatan. 
Pemadatan kurang maksimal takutnya umur jalan tersebut tidak sesuai harapan. 

Ke depan saya harap kadis PU betul-betul tingkatkan pengawasan. Ini sudah pernah kita lakukan. Dan juga kami minta temuan ini ditindaklanjuti dan diperbaiki atau dilaksanakan pemelihara agar kualitasnya sesuai standar. Jika tidak ditindaklanjuti tentu kami minta dilakukan audit oleh pihak terkait baik inspektorat maupun BPK," timpal Bontet.

Penulis: Raden Romi
Editor: Rhizki Okfiandi