Mantan Lurah Tanjung Kumpeh Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi

Mantan Lurah Tanjung Kumpeh Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi
Kasi Pidus Kejari Muarojambi Ade Firmansyah (Raden Romi/BRITO.ID)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Sosial yang dikucurkan ke Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh menuai masalah.

AM sang Mantan Lurah Tanjung pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi RTLH tahun 2016 lalu. Kasus ini sudah diserahkan penyidik Polres Muarojambi ke Kejaksaan Negeri Muarojambi tengah pekan lalu.

"Berkasnya sudah diserahkan ke kita pada tengah pekan lalu. Berkasnya kita kembalikan dengan disertai petunjuk (P19) untuk dilengkapi," kata Kasi Pidsus Kejari Muarojambi Rudi Firmansyah SH melalui Kasubsi Penuntutan Ade SH Selasa (26/11/19).

Dikatakan Ade, sesuai berkas yang diserahkan pihak Polres, kasus ini terjadi pada tahun 2016 lalu. AM kala itu menjabat sebagai Lurah Tanjung. Ia menjabat di sana sejak tahun 2014 lalu. Ada dua kelompok di sana yang memperoleh bantuan RTLH dari Kemensos yakni kelompok Tanjung I dan Tanjung II. Tiap kelompok terdiri dari delapan orang dan menerima gelontoran dana total Rp240 juta, di mana masing-masing orang menerima Rp15 juta untuk bedah rumah.

"Sesuai Juknis dari Kementerian bahwa ini dikerjakan secara gotong royong tapi pada praktiknya dikerjakan oleh tukang," terang Ade.

Saat uang tersebut cair, AM menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi kelompok untuk mengelola uang dengan cara membuat berita acara bahwa kelompok tidak sanggup. Uang tersebut selanjutnya ditaruh di rekening di Kantor Pos. Pekerjaan bedah rumah ini meliputi Aladin (atap lantai dinding), namun pada prakterknya terjadi kekurangan volume.

"Pembangunan wc ada volumenya yang kurang, dinding juga begitu. Setelah dilakukan audit oleh Inspektorat, ditemukan kerugian negara sekitar Rp93 jutaan," terangnya.

Atas kasus ini, AM disangkakan oleh penyidik Primer Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPidana.

Penulis: Raden Romi

Editor: Rhizki Okfiandi