Pejabat Hasil Lelang di Muarojambi Segera Dilantik, DPRD: Jangan Diulur-ulur Lagi

Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Muarojambi, sudah menetapkan 3 besar hasil seleksi untuk 8 jabatan yang saat ini tengah dilelang.

Pejabat Hasil Lelang di Muarojambi Segera Dilantik, DPRD: Jangan Diulur-ulur Lagi
Anggota DPRD Muarojambi Ulil Amri (ist)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Muarojambi, sudah menetapkan 3 besar hasil seleksi untuk 8 jabatan yang saat ini tengah dilelang. 

Nama-nama 3 besar tersebut sudah diranking sesuai total nilai yang didapatkan setelah melewati semua tahapan mulai dari uji makalah hingga assessment test. 

Selanjutnya, sesuai aturan tim pansel akan melaporkan hal tersebut kepada Bupati Muarojambi Hj. Masnah Busro.

"Iya sudah kita laporkan ke Bupati hasil tiga besarnya," kata Kabid Mutasi dan Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Muarojambi Dodi Dorista Senin (28/12/20).

Bupati selaku User akan memilih sosok yang akan memimpin ke-8 OPD tersebut. Bupati juga selanjutnya akan melaporkan proses tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk rekomendasi pelantikannya. 

Terkait hal ini, Ketua Fraksi PAN Muarojambi Ulil Amri meminta Bupati untuk sesegera mungkin melantik para Kepala OPD terpilih dari hasil seleksi jabatan ini. Bila prosesnya telah usai, maka pelantikan harus disegerakan. 

Sedangkan untuk menentukan sosok yang tepat, kata Ulil, Bupati bebas memilih satu diantara 3 besar yang "disukai" dan yang mampu menjalankan amanah dengan baik.

"Segera dilantik. Jangan diulur-ulur lagi waktu pelantikannya, karena bisa berakibat pada terlambatnya realisasi anggaran dan terganggunya kinerja OPD terkait," kata Ulil Amri kepada brito.id Senin (28/12/20) malam.

Kata dia, dengan disegerakannya pelantikan, maka bisa mengoptimalkan peran OPD bersangkutan karena sudah dipimpin oleh JPT Pratama definitif.

"Paling lambat awal sampai pertengahan Januari 2021 merupakan momen atau waktu yang tepat untuk dilantik. Sehingga program kegiatan dan pelaksanaan anggaran di tahun anggaran 2021 sejak awal sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kepala OPD yang baru. Bisa maksimal hasilnya," papar Ulil.

Politisi PAN ini juga meminta pihak terkait seperti BKD bisa sesegera mungkin memproses izin ataupun rekomendasi pelantikannya dari KASN.

"Kita juga meminta BKD segera memproses izin pelantikan dari KASN," pungkas Ulil.

Penulis: Raden Romi
Editor: Rhizki Okfiandi