Proyek Fisik 2019 di Muarojambi Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Inspektorat Muarojambi sudah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Muarojambi tahun 2019 pada 29 Juni 2020 yang lalu.

Proyek Fisik 2019 di Muarojambi Rugikan Negara Miliaran Rupiah
Inspektur Inspektorat Muarojambi Budhi (ist)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Inspektorat Muarojambi sudah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Muarojambi tahun 2019 pada 29 Juni 2020 yang lalu. 

Ada dua temuan dalam LHP BPK yakni temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Jadi untuk temuan sistem pengendalian intern itu ada 1 temuan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ada 6 temuan," kata Inspektur Inspektorat Muarojambi Budhi Hartono Kamis (13/8/20).

Dijelaskan Budhi, temuan terhadap kepatuhan perundang-undangan tersebut adalah temuan keuangan. Total seluruhnya lebih kurang Rp1.2 milliar.

"Temuan terbesar itu ada di Dinas PUPR, lebih kurang sebesar Rp883 juta untuk 13 kegiatan. Jadi ada 13 pihak ketiga dalam pemeriksaan itu dalam pemeriksaan BPK itu ada kekurangan pekerjaan," jelas Budhi.

Dalam LHP tersebut terdapat beberapa temuan baik yang sifatnya administrasi maupun keuangan lantaran kekurangan pekerjaan. 

Budhi mengatakan, temuan keuangan di Dinas PU PR Muaro Jambi sudah jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Jumlah temuan keuangan atas kegiatan Dinas PUPR pada tahun anggaran 2018 nyaris mencapai Rp2 Miliar.

"Jadi sudah jauh menurun. Kalau tahun sebelumnya, temuan keuangan di Dinas PUPR Muarojambi hampir Rp2 milliar," ujar Budhi.

Budhi mengatakan, temuan BPK RI atas 13 paket pekerjaan di Dinas PUPR Muarojambi telah ditindaklanjuti Inspektorat. 

Dinas PUPR diminta agar berkoordinasi dengan para rekanan pelaksana item pekerjaan yang menjadi temuan untuk segera mengembalikan temuan keuangan tersebut.

"Sejak kita menerima LHP BPK RI atas LKPD Pemkab Muarojambi tahun anggaran 2019, Kita intens mendorong OPD terkait agar menindaklajuti temuan itu,” kata Budhi.

Budi menjelaskan, tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut 60 hari terhitung sejak LHP diserahkan BPK RI.

"Kita menerima LHP dari BPK pada 29 Juni 2020, jadi batas waktu untuk menyelesaikan temuan berakhir pada 29 Agustus 2020. Masih ada waktu dua minggu lagi,” kata Budhi.

Budhi menyebut, temuan keuangan yang terjadi di Dinas PUPR Muaro Jambi sebagian telah diselesaikan. Beberapa rekanan telah mengembalikan temuan keuangan tersebut melalui kas daerah.

” Sebagian sudah dikembalikan, tapi belum seluruhnya. Untuk jumlah rinciannya ngak ingat. Harapan kami, OPD terkait dapat segera menyelesaikan temuan tersebut sebelum batas waktu berakhir,” kata Budhi Hartono.

Terpisah, Kadis PUPR Muaro Jambi, Yultasmi saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan penjelasan terkait temuan yang terjadi di instansi yang dipimpinnya. Pertanyaan yang diajukan melalui pesan singkat melalui WhatsApp miliknya sama sekali tidak dibalas.

Penulis: Raden Romi
Editor: Rhizki Okfiandi