Sebut Ramai Praktik Korupsi di Muarojambi, LMPP Datangi Kejari

Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Muarojambi Kamis (4/2/21) pagi geruduk kantor Kejaksaan Negeri Muarojambi.

Sebut Ramai Praktik Korupsi di Muarojambi, LMPP Datangi Kejari
Anggota LMPP Saat Berada di Kantor Kejari Muarojambi (ist)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI  – Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Muarojambi Kamis (4/2/21) pagi geruduk kantor Kejaksaan Negeri Muarojambi. 

Kedatangan mereka ke sana guna mendesak pihak kejaksaan agar segera mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Muarojambi.

Dalam aksi tersebut, LMPP menyampaikan dan melaporkan berbagai dugaan praktik korupsi yang terjadi di Muarojambi. 

Praktik dugaan korupsi yang disorot dan dilaporkan itu menyasar ke sekolah hingga dinas / instansi di Lingkungan Pemkab Muarojambi.

Khusus untuk dugaan korupsi di lingkungan sekolah, LMPP menyoroti  pengelolaan keuangan di SMKN 3 Muaro Jambi dan SMA 6 Muaro Jambi. 

LMPP meminta secara tegas agar pihak kejaksaan mengusut penggunaan dana BOS, BSM, dan dugaan pungli yang terjadi di dua sekolah tersebut khususnya untuk tahun anggaran 2018 – 2019.

Sementara terhadap dinas / instansi di Lingkup Pemkab Muarojambi, LMPP menyorot temuan BPK RI terkait penggunaan BBM yang disinyalir telah merugikan keuangan negara hingga nyaris mencapai Rp1 Miliar. Temuan itu terjadi di Dinas Perkim, Sekretariat Dewan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Rumah Sakit Sungai Gelam.

"Kami meminta Kejari Muarojambi turun ke lapangan untuk mengkroscek SPj pembelian BBM kendaraan dinas tersebut ke SPBU. Karena ada indikasi struk dari pom bensin itu fiktif. Waktu dan jam pengisian tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan Pemerintah Kabupaten Muarojambi,” kata Sekretaris LMPP Kabupaten Muaro Jambi, Toha di Kantor Kejari Muarojambi, Kamis (4/2/2021). 

Selain menyoroti masalah temuan BPK terhadap pembelian BBM kendaraan dinas, LMPP turut mendesak kejaksaan untuk mengusut anggaran pemeliharaan lampu jalan tahun anggaran 2019-2020 pada Dinas Perkim Muarojambi. Anggaran pemeliharaan lampu jalan dinilai penuh dengan penyimpangan sehingga sudah sepatutnya harus diusut tuntas.

"Kami meminta agar pihak kejaksaan menindaklanjuti isi tuntutan kami dan segera memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Kami meminta dengan tegas agar seluruh laporan dan poin-poin yang kami sampaikan diusut tuntas," kata Toha.

Terkait temuan BPK RI perwakilan Jambi, Kejaksaan pun memberikan penjelasan. Melalui Kasi Intel Ahmad Fauzan, Kejari menjelaskan sudah mengkroscek ke Inspektorat. 

"Jadi temuan itu bukan 1 milliar. Inspektorat sudah melakukan verifikasi dan evaluasi. Hasilnya ada temuan kelebihan bayar di Setwan Rp10 juta, Dinkes Rp1.5 Juta, Rumah Sakit Seigelam Rp413 ribu dan PUPR Rp15 jutaan dan itu sudah dikembalikan atau disetorkan ke Kasda oleh pihak terkait. Jadi sudah clear," kata Kasi Intel sembari menunjukan bukti penyetoran kepada LMPP.

Penulis: Raden Romi
Editor: Rhizki Okfiandi