Sekda Minta Bantuan Dana Parpol Digunakan untuk Pendidikan Politik!

Sekda Minta Bantuan Dana Parpol Digunakan untuk Pendidikan Politik!
Sekda Tanjabbar (Heri/brito.id)

BRITO.ID BERITA TUNGKAL - Memasuki tahun politik, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi meminta, Kesbangpol mampu mempererat kemitraan partai politik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Hal ini diungkapkan bimbingan teknis tentang Bantuan Keuangan Partai Politik oleh Badan Kesbangpol. Sekda minta kemitraan partai politik dengan Pemkab Tanjung Jabung Barat berjalan kondusif.

Bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD, merupakan amanah dari undang-undang untuk kelancaran dari pelaksanaan kegiatan partai politik.

"Bantuan partai politik tersebut dipergunakan untuk pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai. Artinya dana bantuan yang diberikan dipergunakan untuk pengetahuan kader dan simpatisan tentang bagaimana cara berpolitik yang baik dan bagaimana proses demokrasi politik itu sendiri" jelasnya, Selasa (8/10).

Kesbanpol juga wajib mensosialisasikan kepada pengurus dan anggota partai terkait dengan penggunaan bantuan partai politik hongga proses pembuatan laporan. 

"Ininsangat penting agar, tidak ada lagi dari pengurus dan kader partai politik yang tidak tahu proses penggunaan bantuan dan pelaporanya," Imbuhnya. 

Sekda minta bimbingan teknis ini dapat menjadi pencerahan dan acuan bagi pengurus partai politik dalam menjalankan segala aktifitas organisasi. Baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Azis Muslim menyampaikan, dasar dari sosialisasi tersebut berdasarkan surat edaran Kemendagri RI Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, nomor : 
213/074/polpum tentang pencairan bantuan

"keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019, Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pencairan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama diberikan kepada partai politik peserta pemilu 2014 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2014-2019 dihitung berdasarkan perolehan suara, pencairan Januari sampai Agustus 2019 dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019." Paparnya. 

Selanjutnya, tahap kedua diberikan kepada partai politik peserta pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2019-2024 dihitung berdasarkan perolehan suara, pencairan September sampai dengan Desember 2019 dibebankan kepada APBD Perubahan tahun anggaran 2019. (RED)

Kontributor : Heri Anto