Tujuh Anggota DPRD Sarolangun akan Ajukan Gugatan ke PTUN

Tujuh Anggota DPRD Sarolangun akan Ajukan Gugatan ke PTUN

BRITO.ID, BERITA SAROLANGUN - Kuasa Hukum kelima orang pemohon koreksi yakni M Syaihu, Azakakil Asmi, Mulyadi, Hapis dan Jannatul Firdaus belum bisa menyebutkan apakah berlanjut ke PTUN. Hal ini pasca ditolaknya permohonan koreksi oleh Bawaslu RI.

"Memang permohonan koreksi kita ditolak oleh Bawaslu," kata Kuasa Hukum Samaratul Fuad, SH ketika dikonfirmasi oleh Brito.id, Kamis (28/3).

Ketika ditanya apakah akan berlanjut ke PTUN? "Ni lagi di musyawarah,apakah lanjut ke PTUN atau tidak.Senin pastinya," ungkapnya dengan singkat.

Senada disampaikan Kuasa Hukum Aang Purnama dan Cik Marleni, Erik Abdullah SH mengatakan pasca ditolaknya permohonan oleh Bawaslu akan menempuh jalur hukum lainya. "Ya. Kita tempuh jalur hukum lainnya besok kita daftar ke PTUN," ungkap dikonfirmasi Brito.id melalui HP.

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Sarolangun Mudrika, MH mengatakan permohonan koreksi dua pemohon ditolak oleh Bawaslu RI karena Bawaslu RI menilai Bawaslu Sarolangun dalam membuat keputusannya tidak melanggar UU Pemilu.

"Dalam keputusan Bawaslu, Bawaslu Sarolangun dalam mengambil keputusan tidak melanggar  UU Pemilu," kata Mudrika "Kalau para pihak ingin mengajukan upaya hukum ke PTUN, itu hak mereka. boleh-boleh saja," kata Mudrika. (Red)

Reporter : Arfandi